Pencarian

Kepala Dinas Perpustakaan Aceh Gagas Ingub Koprmira, 1.490 Sumur Minyak Rakyat Disetujui Pusat

Senin, 09 November 2026 • 10:46:32 WIB
Kepala Dinas Perpustakaan Aceh Gagas Ingub Koprmira, 1.490 Sumur Minyak Rakyat Disetujui Pusat
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Muhammad Nasir memaparkan data 1.490 sumur minyak rakyat yang disetujui pemerintah pusat.

BANDA ACEH — Dari 2.097 sumur minyak rakyat yang diajukan Gubernur Aceh kepada pemerintah pusat, sebanyak 1.490 sumur telah disetujui setelah verifikasi. Angka itu menjadi dasar dorongan penataan tata kelola produksi minyak rakyat melalui Instruksi Gubernur (Ingub) yang menempatkan koperasi sebagai lembaga pengelola utama.

Muhammad Nasir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, menyampaikan data tersebut saat memaparkan proyek perubahan bertajuk "Transformasi Penataan Sumur Minyak Rakyat Melalui Kebijakan Koprmira Aceh".

"Dari 2.097 sumur minyak rakyat yang diajukan Gubernur Aceh kepada pemerintah pusat, setelah verifikasi sebanyak 1.490 sumur telah disetujui," ujar M. Nasir kepada Dialeksis, Kamis (29/10/2026).

Pembinaan 12 Koperasi di Empat Kabupaten

Langkah konkret sudah dijalankan sebelum Ingub rampung. Pada akhir Oktober 2026 di Banda Aceh, pembinaan digelar bagi 12 koperasi pengelola sumur minyak rakyat dengan 21 peserta dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireuen.

Materi pembekalan mencakup tata kelola dan manajemen koperasi, legalitas usaha, perizinan kegiatan sumur minyak rakyat, serta penerapan Good Engineering Practices (GEP) dalam operasional produksi. Pembinaan diarahkan agar koperasi tidak berhenti sebagai wadah administratif, tetapi punya kemampuan kelembagaan dan manajerial untuk menjalankan usaha secara profesional.

Apa Saja yang Diatur dalam Rancangan Ingub

Rancangan kebijakan itu mengatur pendataan dan verifikasi sumur berdasarkan inventarisasi resmi, penguatan kelembagaan koperasi, pemenuhan legalitas usaha, serta penerapan standar teknis produksi. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat masuk sebagai bagian penataan.

Ingub juga akan menjadi pedoman koordinasi dalam mekanisme penyerahan hasil produksi minyak kepada kontraktor pengelola wilayah kerja sesuai ketentuan kerja sama yang berlaku. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah kabupaten dan perangkat Pemerintah Aceh.

Pembagian Peran ESDM Aceh dan Dinas Koperasi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh diarahkan mengoordinasikan aspek teknis dan administrasi kegiatan sumur minyak rakyat. Dinas Koperasi dan UKM Aceh berperan memperkuat kapasitas kelembagaan, manajemen usaha, legalitas, serta kemampuan pengelola koperasi.

Nasir menegaskan penataan lewat koperasi tetap berjalan dalam koridor kewenangan pemerintah pusat. Pemenuhan persetujuan Menteri ESDM dan mekanisme kerja sama dengan kontraktor pengelola wilayah kerja tetap wajib. Pembentukan koperasi bukan pengganti kewajiban perizinan maupun standar keselamatan dan ketentuan teknis.

Mengapa Penataan Dianggap Mendesak

Jumlah sumur yang sudah disetujui memperlihatkan kebutuhan kebijakan yang menjembatani kegiatan ekonomi warga dengan ketentuan teknis dan regulasi sektor minyak dan gas bumi. Selama ini pengelolaan dinilai berjalan terpisah-pisah tanpa sistem pembinaan dan pengawasan yang jelas.

Lewat pendekatan koperasi, aktivitas ekonomi minyak rakyat diharapkan memberi manfaat lebih terukur bagi masyarakat, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan sumber daya alam Aceh pun tidak semata mengejar hasil produksi, tetapi juga kepastian hukum, keselamatan manusia, dan kelestarian lingkungan.

Follow porosaceh.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: dialeksis.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Terkini

Indeks