SINGKIL — Ketua LMND Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil Surya Padli menyatakan pemerintah daerah perlu memastikan arah kebijakan pembangunan sektor perikanan benar-benar menjawab persoalan mendasar masyarakat pesisir. LMND meminta roadmap tersebut memuat target penerima manfaat, skema pendanaan, dan waktu hasilnya dapat dirasakan nelayan.
"Dengan demikian, Pemkab Aceh Singkil perlu memaparkan roadmap yang menjadi program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Aceh Singkil," kata Surya Padli.
Lima Agenda Prioritas yang Diminta LMND
Menurut LMND, roadmap kesejahteraan nelayan setidaknya harus memuat lima agenda utama. Pertama, peningkatan pendapatan nelayan. Kedua, pemerataan infrastruktur perikanan. Ketiga, kemudahan akses permodalan.
Keempat, penguatan koperasi dan kelompok usaha nelayan. Kelima, perluasan akses dan pemasaran hasil tangkapan.
Surya menegaskan kesejahteraan nelayan harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Sektor perikanan merupakan sumber penghidupan bagi banyak keluarga di wilayah pesisir Aceh Singkil.
Potensi Laut Belum Berdampak Maksimal Tanpa Kebijakan Berpihak
LMND menilai potensi sumber daya kelautan dan perikanan Aceh Singkil tidak akan berdampak maksimal tanpa kebijakan yang berpihak kepada nelayan. Potensi alam harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
Pemerintah kabupaten diminta menjelaskan program prioritas, target penerima manfaat, skema pendanaan, serta waktu hasilnya dapat dirasakan. Tanpa indikator keberhasilan yang jelas, kebijakan pemberdayaan nelayan berisiko menjadi program rutin yang sulit diukur dampaknya.
Ketimpangan Akses Fasilitas Ancam Nelayan Kecil
LMND menyoroti pentingnya pemerataan akses sarana dan prasarana penunjang ekonomi nelayan. Mulai dari tempat pendaratan ikan, fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, ketersediaan es, alat tangkap layak, permodalan, hingga jalur distribusi dan pemasaran hasil laut.
Persoalan nelayan bukan semata kemampuan melaut dan jumlah hasil tangkapan. Nelayan juga menghadapi tantangan menjaga kualitas hasil tangkapan, memperoleh harga jual layak, mengakses modal, serta menjangkau pasar lebih luas.
Ketimpangan akses terhadap fasilitas penunjang ekonomi membuat nelayan kecil semakin sulit meningkatkan pendapatan. Ketika infrastruktur dan dukungan usaha tidak merata, potensi ekonomi pesisir berisiko hanya dinikmati kelompok tertentu sementara nelayan tradisional tetap rentan.
Pemetaan Kebutuhan dan Partisipasi Warga Jadi Syarat
Pemkab Aceh Singkil diminta melakukan pemetaan kebutuhan nelayan secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendukung. Pemetaan itu harus menjadi dasar penentuan prioritas anggaran dan pelaksanaan program, bukan sekadar dokumen administratif.
LMND menilai kebijakan pemerataan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya membangun fasilitas, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut dapat diakses, dimanfaatkan, dan memberi manfaat ekonomi bagi nelayan kecil.
Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi bagi nelayan, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan. Pelibatan warga penting agar program yang dirancang sesuai persoalan yang benar-benar dihadapi di lapangan.
Transparansi Anggaran dan Evaluasi Berkala
Transparansi anggaran dan evaluasi berkala harus menjadi bagian dari roadmap tersebut. Publik berhak mengetahui program yang telah dilaksanakan, jumlah anggaran yang dialokasikan, penerima manfaat, dan sejauh mana program mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
LMND berharap pemerintah daerah segera menjadikan roadmap kesejahteraan nelayan sebagai agenda strategis pembangunan Aceh Singkil. Keberpihakan terhadap nelayan tidak cukup disampaikan melalui pernyataan politik, melainkan harus dibuktikan melalui pemerataan akses ekonomi, alokasi anggaran tepat sasaran, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.