BANDA ACEH — Perkembangan serapan anggaran itu terekam di monitor Pusat Pengendalian Pembangunan Kegiatan (P2K) Pemerintah Aceh melalui laman p2k-apba.acehprov.go.id. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mendata setiap pergerakan angka pada SKPA dan kabupaten/kota, lalu melaporkannya secara berkala oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Laporan tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Penjabat Sekda Aceh Taufik. Dalam sepekan sejak 9 Oktober, anggaran yang terserap bertambah Rp26,70 miliar atau 1,62 persen.
Dana Rp1,652 Triliun Dibagi ke Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota
Dari total pagu Rp1,652 triliun, porsi Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp824,82 miliar dan porsi 14 pemerintah kabupaten/kota senilai Rp827,26 miliar. Realisasi di tingkat provinsi sudah mencapai Rp323,97 miliar atau 39,28 persen.
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mencatat serapan persentase tertinggi hingga 98,40 persen atau Rp4,62 miliar. Disusul Dinas Pangan 89,45 persen (Rp2,33 miliar), BPKA 68,68 persen (Rp34,31 miliar), dan Dinas Sosial 62,98 persen (Rp15,43 miliar).
Dinas Pendidikan baru menyerap 49,62 persen atau Rp49,62 miliar. Dinas PUPR 30,18 persen (Rp55,26 miliar), Dishub 30,28 persen, Indag 28,85 persen, BPBA 24,16 persen, Tanbun 23,20 persen, DKP 16,25 persen, dan Perkim 14,58 persen. BPSDM masih nihil serapan dari pagu Rp10 miliar.
Aceh Selatan Tertinggi, Banda Aceh Pimpin Nominal
Di tingkat kabupaten/kota, total belanja yang terealisasi tercatat Rp297,99 miliar atau 36,02 persen. Kabupaten Aceh Selatan memimpin dari sisi persentase dengan serapan 69,93 persen (Rp35,33 miliar), diikuti Gayo Lues 66,58 persen (Rp16,61 miliar), Aceh Tamiang 52,73 persen (Rp19,42 miliar), dan Aceh Jaya 48,78 persen (Rp14,38 miliar).
Secara nominal, Kota Banda Aceh mencatatkan belanja tertinggi Rp79,75 miliar (46,15 persen). Kota Lhokseumawe menyusul Rp48,27 miliar (38,88 persen) dan Kota Langsa Rp30,15 miliar (29,82 persen).
Sejumlah daerah masih bergerak di bawah 25 persen, antara lain Aceh Barat, Subulussalam, Aceh Tenggara, Sabang, dan Nagan Raya.
Publik Bisa Pantau Real-Time di Portal P2K-APBA
Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyatakan laju serapan anggaran menunjukkan tren positif yang stabil. Warga, katanya, dapat melihat langsung data tersebut secara terbuka di portal P2K-APBA.
"Siapa pun bisa memantau perkembangannya secara real-time. Ini komitmen keterbukaan Pemerintah Aceh agar publik dan pemerintah pusat tahu persis sejauh mana dana ini bekerja untuk masyarakat," ujar Nurlis di Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).
Gubernur Instruksikan Percepatan Belanja di Sisa Tahun Anggaran
Nurlis menegaskan pimpinan daerah tidak tinggal diam terhadap dinas maupun daerah yang serapannya masih lambat. Lewat monitor P2K, kata dia, pimpinan daerah bisa memetakan langsung titik sumbatan.
"Melalui TV monitor P2K, pimpinan daerah bisa memetakan langsung di mana sumbatannya. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menginstruksikan seluruh Pengguna Anggaran dan PPTK untuk segera membereskan kendala administrasi dan tancap gas di lapangan. Waktu tinggal sedikit, akselerasi harus jalan, tapi aturan dan tata kelola keuangan tetap nomor satu," jelasnya.
