ACEH — Gubernur Bali Wayan Koster meminta platform pemasaran perjalanan dan akomodasi daring menertibkan vila, rumah sewa, dan penginapan yang belum berizin usaha. Syarat perizinan diminta diterapkan sebelum akomodasi masuk ke sistem pemasaran digital. Dorongan ini muncul di tengah persaingan bisnis pariwisata Bali yang semakin ketat.
Permintaan itu disampaikan Koster kepada ratusan pelaku pariwisata dalam Musyawarah Daerah XV ASITA Bali di Jimbaran, Kabupaten Badung, Jumat (16/10/2026). Ia menilai platform digital punya peran langsung dalam menekan jumlah akomodasi yang beroperasi tanpa izin.
Syarat Izin Sebelum Masuk Sistem Pemasaran
Koster meminta platform menerapkan syarat perizinan sebagai pintu masuk. Akomodasi yang belum mengurus izin tidak boleh dipasarkan lebih dulu.
"Kalau mau memasarkan, pakai syarat, suruh berizin dulu. Kalau mau masuk ke sistem pemasaran, urus dulu izinnya, jangan dipasarkan tanpa izin," kata Koster, dikutip dari Antara.
Menurutnya, perkembangan industri pariwisata Bali harus diikuti tata kelola usaha yang tertib. Ia menyoroti masih adanya akomodasi yang beroperasi tanpa memenuhi perizinan.
Kerugian bagi Pelaku Usaha yang Sudah Patuh
Keberadaan usaha tanpa izin dinilai merugikan pelaku yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Mereka harus bersaing dengan akomodasi yang tidak menanggung kewajiban dan ketentuan sama.
Koster menegaskan pelaku usaha yang tertib menjalankan perizinan perlu mendapat kepastian dan perlindungan dalam berbisnis. Pengelola akomodasi yang belum memenuhi aturan perlu didorong segera mengurus izin.
Ia khawatir praktik usaha tanpa izin yang dibiarkan bisa mendorong pelaku usaha patuh ikut mengabaikan aturan. Persaingan tidak sehat menjadi risiko utamanya.
Bukan Sekadar Persoalan Administrasi
Koster menilai penertiban akomodasi ilegal bagian dari upaya menjaga kualitas industri. Pariwisata Bali diharapkan berkembang secara berkelanjutan.
"Promosi yang berhasil mendatangkan wisatawan tidak akan memberikan manfaat berkelanjutan apabila tata kelola usaha di dalamnya bermasalah," katanya.
Ia ingin pertumbuhan sektor pariwisata dibangun dengan praktik usaha yang sehat, berkualitas, dan bermartabat. Tanggung jawab menjaga ekosistem pariwisata tidak hanya berada di tangan pemerintah dan pelaku usaha.
Ajakan ke Pengelola Akomodasi dan Penyedia Layanan Digital
Koster mengajak pengelola akomodasi serta penyedia layanan pemasaran digital ikut memastikan usaha yang mereka promosikan telah memenuhi ketentuan. Pertumbuhan bisnis pariwisata dinilai semestinya tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan jumlah wisatawan.
Kepatuhan terhadap aturan serta kepentingan masyarakat Bali disebutnya sebagai pertimbangan yang setara. Bagi traveler yang hendak memesan akomodasi di Bali, kepastian status izin usaha penginapan menjadi hal yang perlu dicek sebelum bertransaksi.
