BANDA ACEH — BMKG menegaskan satelit tidak menemukan titik panas di Aceh pada 13 Oktober 2026. Artinya, asap yang kini dihirup warga datang dari luar daerah. Pada 14 Oktober, BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda memperingatkan asap berpotensi memasuki 10 kabupaten/kota: Aceh Singkil, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa.
Kualitas udara belum merata di seluruh provinsi. Sejumlah daerah lain masih berada pada kategori baik hingga sedang. BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat berpotensi turun di sebagian besar Aceh hingga 20 Oktober, yang dapat membantu menipiskan asap.
ISPU 548 di Aceh Tengah, Warga Berburu Masker
Stasiun pemantau di Aceh Tengah mencatat ISPU 548 pada 15 Oktober pukul 07.00 WIB. PM10 menjadi parameter kritis. Angka itu masuk kategori berbahaya dan jauh di atas ambang aman.
Gilbert Yeheskiel, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, menilai kondisi ini sebagai bukti Karhutla belum ditangani tuntas.
"Ketika asap sudah sampai ke Aceh, artinya persoalan ini telah melampaui batas daerah dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia secara nasional. Warga Aceh tidak membakar, tetapi ikut menghirup dampaknya. Itu tidak adil, dan negara tidak boleh membiarkannya terus berulang," kata Gilbert dalam keterangan tertulis yang diterima portalsatu.com pada Jumat (16/10).
Kejadian Karhutla Januari–Juni 2026 Melonjak 366 Persen
Data Gakkum KLHK mencatat jumlah kejadian Karhutla pada Januari–Juni 2026 naik 366 persen dibanding periode yang sama tahun 2025. SiPongi KLHK mencatat areal terbakar nasional mencapai 202.004,30 hektare sepanjang Januari–Agustus 2026.
Lembaga kajian Celios memperkirakan kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat Karhutla tahun ini berada pada kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Menteri Lingkungan Hidup menyebut musim kemarau panjang dan menurunnya tinggi muka air gambut sebagai pemicu kebakaran tahun ini.
Dampaknya sudah menembus batas negara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengaku telah menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kabut asap. Sekolah-sekolah di sejumlah negara bagian Malaysia ditutup akibat kualitas udara tidak sehat dari asap Karhutla Indonesia.
"Pemerintah Sibuk Memberi Imbauan, Ini Pembiaran"
Gilbert menilai pemerintah terlalu lama menganggap kabut asap sebagai musibah tahunan yang wajar.
"Warga Aceh kini berburu masker, sementara pemerintah sibuk memberi imbauan. Ini bukan penanganan, ini pembiaran yang dikemas dengan bahasa sopan. Kalau tiap tahun hasilnya sama, berarti ada yang salah di hulu, dan itu tanggung jawab pemerintah, bukan warga," ujarnya.
Menurut Gilbert, fakta bahwa negara tetangga lebih dulu mengangkat telepon ke kepala negara adalah tamparan bagi tata kelola lingkungan dalam negeri.
"Memalukan ketika persoalan asap baru terasa mendesak setelah negara lain protes. Padahal yang paling dulu menderita adalah rakyat kita sendiri. Pemerintah jangan menunggu tekanan dari luar untuk melindungi warganya," tegasnya.
"Setiap tahun kita mengulang pola yang sama: api membesar, asap menyebar, warga terpapar, lalu pemerintah bergerak ketika dampaknya sudah meluas. Pemadaman memang penting, tetapi pemadaman bukan kebijakan. Pemerintah harus menunjukkan ada sistem yang bekerja sebelum api menyala, bukan sibuk setelah asap menyebar," tambah mahasiswa yang menaruh perhatian pada isu hukum lingkungan ini.
Lima Desakan Mahasiswa FH USK ke Pemerintah
Gilbert mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum mengambil langkah konkret dan terukur:
- Pencegahan di hulu. Perketat pengawasan kawasan rawan, perbaiki tata kelola lahan gambut, dan tindak pembukaan lahan dengan cara membakar.
- Koordinasi lintas wilayah dan lintas negara. Asap tidak mengenal batas provinsi maupun negara, sehingga penanganannya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
- Penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Hingga Jumat (16/10), warga di sejumlah kabupaten/kota Aceh masih menunggu apakah hujan yang diprakirakan BMKG hingga 20 Oktober benar-benar menipiskan asap. Yang jelas, api yang menyala di provinsi lain telah menjadi persoalan kesehatan warga di ujung barat Indonesia.
