KUTACANE — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara Syukur Selamat Karo-karo menyatakan anggaran pemulihan tersebut bersumber dari tiga pos berbeda. Dana itu dipakai untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan warga terdampak.
Dari total pagu Rp12,85 miliar, realisasi baru menyentuh Rp5,27 miliar atau 41,05 persen. Angka itu dihimpun dari Tambahan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Tambahan TKD Jadi Penyumbang Serapan Terbesar
Pos Tambahan TKD melalui KMK Nomor 59 Tahun 2026 mencatat pagu Rp8,25 miliar dengan realisasi Rp4,18 miliar atau 50,69 persen. Capaian ini menjadikannya penyumbang serapan terbesar dibanding dua pos lainnya.
Bantuan Keuangan Khusus menyusul dengan pagu Rp3,5 miliar dan realisasi Rp1,03 miliar atau 29,64 persen. Sementara DOKA menjadi pos dengan serapan terendah, yakni Rp54,9 juta dari pagu Rp1,09 miliar atau baru sekitar 5 persen.
Mengapa Serapan Keuangan Terlihat Rendah?
Syukur menjelaskan bahwa rendahnya serapan bukan semata karena pekerjaan tidak berjalan. Pola pengajuan pembayaran di sejumlah OPD turut memengaruhi angka realisasi.
Ada OPD yang belum mengajukan uang muka meski pekerjaan sudah direncanakan. Ada pula yang baru mengajukan pembayaran saat progres fisik sudah tinggi, bahkan menunggu hingga 100 persen selesai.
"Serapan anggaran harus dibaca bersamaan dengan progres fisik dan kelengkapan administrasi," jelas Syukur kepada Waspada.id, Rabu (14/10) melalui sambungan WhatsApp.
Menurutnya, kondisi itu membuat laporan keuangan terlihat rendah, padahal pekerjaan di lapangan sudah berjalan. Percepatan realisasi pun harus dibarengi pengawasan dan koordinasi kuat antara OPD, pejabat teknis, penyedia jasa, dan pengelola keuangan.
Target Realisasi 2026 dan Dampak bagi Warga
Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhry melalui Syukur menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran ini menyangkut pemulihan kehidupan warga. Bukan sekadar angka, melainkan jembatan yang kembali kokoh, sekolah yang kembali ramah, dan rasa aman warga saat hujan turun.
"Harapannya, dengan pengajuan tepat waktu dan pengawasan melekat, target realisasi 2026 dapat tercapai optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tutupnya.
