BANDA ACEH — Selain belanja daring, sejumlah modus lain turut mendominasi laporan warga Aceh ke IASC. Rekayasa sosial menempati posisi kedua dengan 635 laporan, disusul penipuan berkedok tawaran kerja 485 laporan, investasi 397 laporan, dan panggilan palsu yang mengatasnamakan pihak lain 388 laporan.
Daddi menyampaikan data itu pada Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, pola kejahatan di sektor jasa keuangan terus bergeser mengikuti perkembangan teknologi.
Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Utara Jadi Wilayah Laporan Terbanyak
Sebaran laporan antarwilayah di Aceh tidak merata. Kota Banda Aceh mencatat angka tertinggi dengan 1.243 laporan, diikuti Kabupaten Aceh Besar 802 laporan dan Kabupaten Aceh Utara 610 laporan.
Konsentrasi laporan di tiga wilayah itu menunjukkan aktivitas transaksi digital warga lebih padat dibanding kabupaten lain. Namun OJK belum merinci lebih jauh faktor penyebab perbedaan angka tersebut.
Mengapa Modus Penipuan Terus Berkembang
Daddi menilai pelaku kejahatan makin memanfaatkan teknologi dan rekayasa sosial untuk memperdaya korban. Pendekatan penindakan saja dinilai tidak cukup.
"Perkembangan modus penipuan menunjukkan bahwa kejahatan di sektor jasa keuangan semakin memanfaatkan teknologi dan rekayasa sosial. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya juga harus semakin adaptif dan terkoordinasi, baik melalui penguatan internal PUJK maupun sinergi antarlembaga," ujar Daddi.
Pernyataan itu menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari strategi pencegahan, bukan hanya penindakan hukum.
Langkah OJK Aceh ke Depan
OJK Provinsi Aceh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) juga didorong meningkatkan pencegahan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan budaya kepatuhan.
Masyarakat yang hendak melaporkan dugaan penipuan dapat menyalurkannya ke IASC. Data laporan sepanjang hampir dua tahun terakhir menjadi dasar OJK Aceh memetakan modus yang paling merugikan warga.
