BANDA ACEH — Dari total anggaran yang dikelola daerah, bantuan keuangan dari pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk Aceh tercatat Rp285 miliar. Farhan menyoroti pemulihan pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025.
Menurut Farhan, persoalan pemulihan bencana di Aceh masih jauh dari selesai. Hasil kunjungannya ke sejumlah lokasi terdampak beberapa waktu lalu menunjukkan kondisi warga yang masih memprihatinkan, termasuk di wilayah Sarah Sirong, Kabupaten Bireuen.
Warga Bireuen Masih Pakai Getek di Jembatan yang Hilang
Farhan menggambarkan kehidupan penyintas di Bireuen belum kembali normal. Warga, katanya, masih dihantui trauma setiap kali hujan deras turun.
"Kehidupan Penyintas di Bireuen masih belum normal, warga masih dihantui rasa trauma ketika hujan deras, takut sungai yang masih dangkal naik, atau khawatir air kembali masuk ke rumah mereka. Di beberapa juga wilayah masih ada yang menggunakan getek untuk menyebrang di jembatan yang sudah hilang karena banjir," kata Farhan kepada media dialeksis.com, Kamis (8/10/2026).
Ia mengaku prihatin dengan anggapan bahwa proses pemulihan bencana di Aceh telah berjalan sangat baik. Kondisi lapangan, menurutnya, justru menunjukkan banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pemerintah.
"Jujur sangat menjengkelkan kalau ada yang mengatakan pemulihan bencana di Aceh sudah sangat baik. Apa yang saya lihat di lapangan justru sangat meresahkan. Masyarakat masih menunggu hak-hak mereka, termasuk jadup," ujarnya.
Persoalan Tak Berhenti Setelah Tanggap Darurat Berakhir
Farhan menegaskan persoalan warga terdampak tidak selesai begitu masa tanggap darurat berakhir. Tempat tinggal, sumber penghidupan, akses ekonomi, hingga kebutuhan dasar masih menjadi persoalan yang dihadapi banyak warga.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pemulihan dari hulu hingga hilir. Masyarakat, menurutnya, butuh kepastian bahwa program rehab-rekon benar-benar dirasakan di tingkat bawah.
"Jangan hanya seremonial. Masyarakat di bawah masih susah. Jangan sampai pemerintah sibuk membuat pencitraan, sementara masyarakat yang terdampak masih menunggu pemulihan," tegasnya.
Anggaran Rp25 Triliun dan Pertanyaan Soal Realisasi
Farhan mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran pemulihan bencana Aceh yang nilainya sekitar Rp25 triliun. Dengan angka sebesar itu, pemerintah dinilainya harus mampu menjelaskan secara terbuka bagaimana dana digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
"Anggarannya ada Rp25 triliun. Pertanyaannya, sudah sejauh mana direalisasikan? Masyarakat harus tahu uang itu digunakan untuk apa, di mana lokasinya dan apa hasilnya," katanya.
Ia meminta Satgas PRR Aceh membuka informasi soal pagu, realisasi anggaran, progres fisik, lokasi program, serta target penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kalau memang sudah dikerjakan, buka datanya. Kalau belum, sampaikan belum. Kalau ada kendala, jelaskan kendalanya. Jangan masyarakat hanya melihat angka triliunan, tetapi tidak melihat perubahan nyata di daerahnya," ujar Farhan.
Ukuran Keberhasilan Bukan Persentase Serapan
Bagi Farhan, keberhasilan pemulihan bencana tidak semestinya diukur dari persentase penyerapan anggaran. Ukuran sesungguhnya, katanya, adalah apakah warga sudah bisa hidup normal kembali.
"Ukuran keberhasilan itu bukan hanya berapa persen anggaran terserap. Ukurannya adalah apakah masyarakat sudah bisa hidup normal kembali, apakah rumah sudah diperbaiki, apakah akses sudah terbuka dan apakah masyarakat sudah bisa kembali bekerja," katanya.
Ia mencontohkan warga yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana. Jika mereka masih kesulitan bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemulihan belum bisa disebut berhasil.
"Rakyat tidak hidup dari angka persentase. Rakyat hidup dari sawah, kebun, usaha dan pekerjaan mereka. Kalau sumber penghidupan belum pulih, berarti persoalan belum selesai," ujarnya.
Farhan juga meminta pemerintah menghentikan pola komunikasi yang terlalu menonjolkan keberhasilan secara seremonial, tetapi kurang menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Ia berharap pemerintah lebih terbuka menyampaikan kondisi sebenarnya.
