ACEH — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi berada di bawah koordinasinya. Struktur lengkap Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi belum final karena masih menunggu Peraturan Presiden, dengan Kementerian Perindustrian berpeluang ikut bergabung.
Bahlil menyampaikan kepastian soal dua kementerian yang akan dikoordinasinya saat ditemui di Raffles Jakarta, Rabu (7/10). Menurutnya, Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi sudah tidak lagi dalam pembahasan karena posisinya sudah jelas berada di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
"(Kementerian) ESDM sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Itu sudah pasti," ujar Bahlil.
Kementerian Perindustrian Masih Berpeluang Gabung
Selain dua kementerian yang sudah pasti, Bahlil membuka kemungkinan satu hingga dua kementerian lain menyusul masuk ke dalam koordinasinya. Kementerian Perindustrian disebut sebagai kandidat terkuat karena keterkaitannya dengan agenda hilirisasi.
Alasannya, hilirisasi membutuhkan instrumen industri untuk menciptakan nilai tambah dari bahan mentah yang diolah di dalam negeri. Tanpa dukungan sektor manufaktur, target peningkatan nilai tambah dari komoditas tambang sulit tercapai.
"Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian," ucapnya.
Konsolidasi Program Belum Tuntas, Tunggu Perpres
Bahlil mengakui proses konsolidasi internal kementerian koordinator yang baru dibentuknya belum rampung sepenuhnya. Pihaknya masih memetakan kementerian mana saja yang akan berada di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Sejak dari pelantikan bahwa kami lagi melakukan konsolidasi. Kementerian apa saja di bawah kami belum 100 persen selesai," kata Bahlil.
Struktur kelembagaan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi akan dituangkan dalam Peraturan Presiden. Bahlil menyebut Perpres tersebut masih dalam tahap pembahasan antarinstansi sehingga komposisi akhirnya belum bisa dipastikan saat ini.
"Saya baru dilantik menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap Menteri ESDM, dan strukturnya saja, Perpres-nya masih pembahasan," imbuh Bahlil.
Apa Artinya bagi Pelaku Industri dan Investor
Kepastian struktur kementerian koordinator ini menjadi sinyal penting bagi pelaku usaha di sektor energi, pertambangan, dan manufaktur. Selama ini, urusan perizinan hilirisasi tersebar di beberapa kementerian, mulai dari ESDM untuk kontrak tambang, Investasi untuk izin penanaman modal, hingga Perindustrian untuk standar produk olahan.
Jika Kementerian Perindustrian benar masuk ke bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, koordinasi lintas sektor untuk proyek smelter, pabrik pengolahan nikel, bauksit, hingga tembaga berpotensi lebih singkat. Investor yang menunggu kepastian regulasi bisa membaca arah kebijakan dari susunan akhir kementerian ini.
Namun, hingga Perpres terbit, sejumlah pelaku usaha masih menahan ekspansi karena belum jelas kementerian mana yang memegang kewenangan final atas perizinan tertentu. Bahlil menegaskan konsolidasi akan terus berjalan sampai struktur resmi ditetapkan.
