ACEH — Tim Investigasi M. Khadavi mendesak Kapolda Kalimantan Barat menangani dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU 64.791.022 Pasiran, Singkawang, yang dilaporkan sejak 19 September 2026. Laporan itu sudah berujung pada terbitnya SP2HP Nomor B/2739/IX/RES.5/2026 tertanggal 28 September 2026, tetapi tim menilai penanganan tak boleh berhenti di tahap surat-menyurat. Sejumlah pertanyaan soal keberadaan kendaraan yang dipersoalkan hingga dugaan keterlibatan oknum aparat masih menunggu jawaban resmi.
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP) yang diterbitkan Satreskrim Polres Singkawang tidak membuat tim investigasi M. Khadavi berhenti menuntut kejelasan. Pada Senin (5/10/2026), mereka kembali menyuarakan desakan agar perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 64.791.022 Pasiran, Singkawang, ditangani serius.
Permintaan itu diarahkan langsung kepada Kapolda Kalimantan Barat. Menurut tim, ada sejumlah informasi yang perlu diuji lewat penyelidikan transparan: dugaan pengisian BBM dalam jumlah besar, pemakaian kendaraan dengan tangki yang diduga tidak standar, keberadaan kendaraan yang kemudian dipertanyakan, sampai munculnya nama oknum aparat dalam informasi yang mereka himpun.
Kronologi yang Dilaporkan
Persoalan bermula dari kejadian 19 September 2026. Menurut keterangan M. Khadavi dan timnya, dua kendaraan pikap menjadi perhatian karena diduga mengisi BBM dalam jumlah yang tidak lazim. Tim mengaku memegang dokumentasi video dan rekaman terkait kejadian tersebut.
Temuan itu lalu dilaporkan, dan Satreskrim Polres Singkawang menerbitkan SP2HP Nomor B/2739/IX/RES.5/2026 tertanggal 28 September 2026. Bagi Khadavi, terbitnya SP2HP semestinya membuka jalan agar perkara makin terang, bukan menjadi titik akhir penanganan.
Keberadaan Kendaraan Jadi Pertanyaan Besar
Salah satu hal yang dipersoalkan tim adalah keberadaan kendaraan yang sebelumnya menjadi objek laporan. Menurut informasi yang mereka himpun, kendaraan itu disebut tidak lagi berada di lokasi.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang dinilai perlu dijawab terbuka: siapa yang membawa atau memerintahkan pemindahan, atas dasar apa, ke mana kendaraan dibawa, apakah pernah diamankan sebagai bagian penyelidikan, dan bagaimana statusnya sekarang.
Pertanyaan itu makin sensitif setelah, menurut versi tim investigasi, Sulaiman yang disebut sebagai pengawas atau manajer SPBU diduga pernah menyatakan dirinya hanya menjalankan perintah seseorang yang disebut sebagai "Kanit" di lingkungan Polres Singkawang. Pernyataan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian resmi.
Apabila benar ada perintah dari aparat terkait penanganan kendaraan yang menjadi materi laporan, publik berhak mengetahui siapa pejabat yang memberi perintah, dalam kapasitas apa, serta dasar hukum tindakan itu.
Dugaan Keterlibatan Oknum dan Aliran Uang
Tim investigasi juga menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Polres Singkawang berinisial HU. Menurut Khadavi, informasi yang diperoleh tim bahkan menyebut dugaan aliran uang sekitar Rp1,5 juta per bulan, disertai dugaan pengaturan jatah pengisian BBM kepada pihak tertentu.
Informasi itu belum merupakan fakta hukum dan harus diuji melalui pemeriksaan aparat berwenang. Karena nama aparat disebut, Khadavi menilai penyelidikan perlu dilakukan lebih transparan agar tidak muncul persepsi adanya perlindungan terhadap pihak tertentu.
Jika dugaan itu tidak benar, penyelidikan profesional juga diperlukan untuk membersihkan nama pihak yang disebut. Sebaliknya, bila ditemukan bukti keterlibatan oknum, proses pidana maupun etik diminta berjalan tanpa perlakuan istimewa.
"Kalau terbukti ada oknum yang terlibat, tindak tegas. Jangan hanya berhenti di atas kertas. Kalau memang benar, copot oknumnya," tegas M. Khadavi.
Penelusuran Aliran BBM Diminta Menyeluruh
Tim menilai pemeriksaan tidak seharusnya hanya berfokus kepada sopir atau kendaraan yang berada di lapangan. Alur distribusi BBM dari SPBU tersebut dinilai perlu ditelusuri menyeluruh.
Karena itu, Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas diminta memeriksa data transaksi pada waktu kejadian, rekaman CCTV SPBU, penggunaan QR Code, volume BBM yang dikeluarkan, identitas kendaraan, frekuensi pengisian, hingga kesesuaian kapasitas tangki kendaraan. Bila ada dugaan tangki dimodifikasi, aspek teknis itu juga diminta diperiksa.
Penelusuran ke mana BBM dibawa setelah meninggalkan SPBU dan untuk kepentingan siapa BBM digunakan dinilai sama pentingnya. Persoalan BBM subsidi bukan semata transaksi di nozzle SPBU. BBM bersubsidi merupakan komoditas yang peruntukannya telah diatur, sehingga penyimpangan distribusinya dapat merugikan masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh subsidi.
Nama Pengelola SPBU Diminta Diklarifikasi
Dalam informasi yang dihimpun tim investigasi, nama F juga turut disebut. Namun identitas dan peran pihak tersebut belum dijelaskan secara rinci, sehingga membutuhkan klarifikasi resmi dari aparat berwenang.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Kapolda Kalimantan Barat, Polres Singkawang, Pertamina Patra Niaga, maupun BPH Migas mengenai sejumlah permintaan dan dugaan yang disampaikan tim investigasi.
Masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan penyimpangan BBM bersubsidi dapat menyampaikannya ke kanal pengaduan resmi, seperti Polres setempat, Pertamina Call Center 135, atau BPH Migas. Waspadai pihak yang mengaku bisa mengurus perkara dengan imbalan uang.
