Pencarian

Subsidi BBM Dinilai Hambat Transisi Energi, MPR Desak Right Sizing

Sabtu, 03 Oktober 2026 • 08:19:31 WIB
Subsidi BBM Dinilai Hambat Transisi Energi, MPR Desak Right Sizing
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai subsidi BBM menghambat transisi energi dalam forum di Jakarta.

ACEH — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai subsidi bahan bakar minyak membuat harga energi fosil tampak jauh lebih murah ketimbang biaya produksinya, sehingga menghambat peralihan ke energi bersih. Ia mendesak pemerintah menata ulang subsidi lewat penyesuaian besaran dan pengetatan sasaran penerima. Indonesia membutuhkan investasi 180 miliar dolar AS hingga 2034 untuk membangun infrastruktur energi terbarukan.

Kebutuhan dana untuk mempercepat pembangunan proyek energi terbarukan di Indonesia mencapai 180 miliar dolar AS sampai tahun 2034. Modal sebesar itu diperlukan untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan beserta seluruh infrastruktur pendukungnya. Angka tersebut disampaikan Eddy Soeparno dalam sebuah forum di Jakarta, dikutip dari Antara.

Harga Pertalite di Bawah Biaya Produksi

Eddy memakai contoh BBM jenis Pertalite untuk menggambarkan jurang harga yang terjadi. Masyarakat saat ini membelinya di kisaran Rp10.000 per liter, padahal biaya produksi aslinya sekitar Rp16.100 per liter. Selisih itu ditanggung negara melalui kantong subsidi.

Konsekuensinya, harga yang dibayar konsumen tidak mencerminkan angka total penyediaan. Pemerintah menutup celah tersebut demi menjaga harga energi tetap terjangkau di kantong publik.

Mengapa Subsidi Dinilai Menghambat Transisi Energi

Dampaknya tidak berhenti pada urusan menjaga daya beli. Harga BBM murah hasil subsidi ikut memengaruhi cara pandang serta keputusan konsumen dan dunia usaha dalam memilih jenis energi.

Selama BBM fosil terus dijual murah, dorongan untuk pindah ke kendaraan listrik, energi terbarukan, atau teknologi rendah emisi tetap loyo. Ritme Indonesia dalam mengejar target transisi energi pun terancam melambat.

Right Sizing dan Right Targeting Jadi Usulan

Eddy menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian besaran subsidi (right sizing) sekaligus memperketat ketepatan sasaran penerimanya (right targeting). Menurutnya, pemerintah wajib mengevaluasi kembali besaran subsidi dan memastikan alokasi anggarannya hanya diterima kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.

"

Follow porosaceh.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: uzone.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Terkini

Indeks