ACEH — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan lahan hingga 2 juta hektare guna membangun industri bioetanol nasional berbasis tebu, singkong, dan jagung. Lahan itu disiapkan lebih dulu sebelum pabrik dibangun, dengan pembiayaan industri yang digadang melibatkan BUMN dan swasta. Skema ini disebut bakal membuka ruang bagi pengusaha daerah dan masyarakat sekitar kawasan produksi.
Kementerian Pertanian memastikan pengembangan bioetanol tidak dimulai dari pembangunan pabrik, melainkan dari penyiapan bahan baku. Kepastian pasokan dinilai menjadi syarat utama agar investasi industri mau masuk. Karena itu, pemerintah berkonsentrasi menyiapkan kawasan produksi dalam skala besar sebelum pabrik dioperasikan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal itu usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari daerah sentra produksi di Jakarta, Selasa, 22 September. Rapat itu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan deputi dari BUMN.
Tiga Komoditas Jadi Fondasi
Pengembangan bioetanol nasional akan bertumpu pada tiga komoditas utama: tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Masing-masing dikembangkan sesuai potensi dan kesesuaian lahan tiap daerah.
Tebu menjadi fokus terbesar. Amran menyebut kebutuhan khusus untuk komoditas ini mencapai 1 juta hektare. Singkong dan jagung diarahkan ke wilayah dengan produktivitas tinggi agar pasokan bahan baku tetap terjaga.
"Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insya Allah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia," ujarnya.
Percontohan Jagung Mulai 500-1.000 Hektare
Pada tahap awal, Kementerian Pertanian memperkuat pengembangan jagung lewat percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan. Setiap kabupaten dapat menerima dukungan awal 500 hingga 1.000 hektare.
Luasan itu bisa ditambah hingga 1.500 hektare bagi daerah yang menunjukkan hasil produksi bagus. Penambahan akan dievaluasi pada Januari, bersamaan dengan penyiapan alat dan mesin pertanian untuk mempercepat pengembangan kawasan.
"1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari," jelas Amran.
BUMN 30 Persen, Swasta 70 Persen
Untuk pembiayaan industri, pemerintah membuka pintu bagi BUMN dan swasta. Amran memperkirakan komposisi investasi sekitar 30 persen dari BUMN dan 70 persen dari swasta, dengan negara berperan menyiapkan kawasan.
"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara," bebernya.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah agar pengembangan bioetanol tidak sekadar membangun pabrik, tetapi turut menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Rakyat Diminta Dapat Porsi Minimal 30 Persen
Amran menegaskan pengembangan bioetanol tidak boleh dikuasai segelintir pihak. Pemerintah akan mendorong skema kemitraan dengan porsi minimal 30 persen untuk rakyat.
"Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat," tegasnya.
Lingkungan Tetap Jadi Pertimbangan
Penyiapan lahan akan mengutamakan kawasan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas. Pemerintah lebih dulu mengkaji sumber lahan yang tersedia, termasuk area yang dapat diarahkan untuk agroforestri atau tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan.
Pelepasan kawasan hutan disebut menjadi pilihan terakhir. "Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi," kata Amran.
Langkah ini menempatkan bioetanol sebagai salah satu pilar kemandirian energi, berdampingan dengan program biodiesel yang lebih dulu berjalan. Keberhasilan skema bergantung pada realisasi penyiapan lahan dan kesiapan daerah memasok bahan baku secara konsisten.
