MEULABOH — Kepastian keikutsertaan Aceh Barat disampaikan Kurdi setelah pemerintah daerah menjawab surat Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut dia, tahap penilaian Adipura saat ini sudah masuk TW II dan Aceh Barat telah menerima survei dari kementerian.
Kurdi menjelaskan, absennya sejumlah kabupaten pada Adipura tahun lalu berkaitan dengan bencana hidrometeorologi yang melanda. Kini Aceh Barat mulai kembali fokus menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan seiring masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Mengapa Aceh Barat Sempat Tidak Jadi Peserta Adipura
Bencana hidrometeorologi yang terjadi tahun lalu membuat beberapa kabupaten tidak diikutsertakan sebagai peserta penilaian Adipura. Kondisi itu juga dialami Aceh Barat.
"Ya benar, pada saat bencana hidrometeorologi tahun lalu, beberapa kabupaten tidak diikutsertakan sebagai peserta untuk mendapatkan Adipura tahun kemarin," kata Kurdi, Jumat, 18 September 2026.
Meski sebagian wilayah masih dalam proses pemulihan, pemda berkomitmen menjaga lingkungan tetap asri. Kurdi berharap kondisi tersebut mendukung keikutsertaan Aceh Barat dalam program Adipura secara nasional.
"Tahun ini kita sudah menjawab surat dari Kementerian LHK bahwa Kabupaten Aceh Barat sudah siap mengikuti kegiatan Adipura secara nasional," ujarnya.
130 Ton Sampah per Hari Jadi PR Utama
Persoalan timbulan sampah menjadi salah satu perhatian dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di Aceh Barat. Saat ini, timbulan sampah di kabupaten itu diperkirakan mencapai sekitar 130 ton per hari.
Angka tersebut membuat dukungan berbagai pihak dinilai penting, terutama pelaku usaha yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Pemda tidak bisa bekerja sendiri dalam menekan volume timbulan sampah harian.
"Terutama yang ikut di bidang usaha yang menghasilkan timbulan sampah yang cukup besar, saat ini memang Kabupaten Aceh Barat timbulan sampahnya sekitar 130 ton per hari," tuturnya.
Dukungan Kampus, Media, dan Swasta Diperlukan
Untuk mendukung program Adipura, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengharapkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari perguruan tinggi, masyarakat, media, hingga pihak swasta.
Dukungan sektor swasta dinilai paling penting, terutama bagi pelaku usaha yang menghasilkan timbulan sampah besar. Kolaborasi lintas pihak menjadi kunci menjaga kebersihan lingkungan di tengah proses pemulihan pascabencana.
"Ya, tentu pemerintah daerah siap, dukungan dari seluruh stakeholder, perguruan tinggi, masyarakat, media, kemudian juga dukungan dari pihak swasta yang paling penting," ujar Kurdi.
Dengan masuknya Aceh Barat ke tahap TW II, hasil survei Kementerian Lingkungan Hidup akan menentukan posisi kabupaten itu dalam penilaian Adipura nasional tahun ini. Pemda berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang berjalan tidak menghambat upaya menjaga kebersihan lingkungan.
