ACEH — Badan Pangan Nasional memastikan pasokan beras nasional tetap aman meski 25 merek beras fortifikasi ditarik dari peredaran karena diduga tak sesuai label. Stok Cadangan Beras Pemerintah per 18 September 2026 tercatat 4,6 juta ton, menjadi penyangga utama menghadapi tekanan produksi dan distribusi.
Pengawasan dan penertiban terhadap produk bermasalah berjalan beriringan dengan penguatan stok, penyaluran beras lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pemerataan distribusi ke sejumlah daerah. Pemerintah bahkan tengah memproses penambahan kuantum SPHP beras sebesar 1 juta ton untuk menyasar wilayah yang mengalami tekanan harga dan pasokan.
Dugaan Peralihan dari Beras Premium ke Fortifikasi
Pemeriksaan terhadap peredaran beras di pasar dilakukan setelah ditemukan dugaan peralihan dari beras premium ke beras fortifikasi. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan produk yang beredar kemudian diuji melalui laboratorium untuk memastikan kesesuaian kandungan dengan informasi pada label.
"Ternyata ada dugaan (kecurangan beras) beralih dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi, setelah kita cek di lab, ada 4 lab kredibel. Kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya," ujar Amran dalam keterangan resmi, Minggu, 20 September.
Dari hasil pengawasan tersebut, Bapanas mencatat 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label. Ke-25 merek itu dinilai tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu berdasarkan SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.
Sebanyak 11 pelaku usaha sebagai pemilik 25 izin edar merek beras fortifikasi yang tidak sesuai telah menerima surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi dengan Bapanas. Hingga minggu pertama September 2026, seluruh merek bermasalah tersebut terpantau telah menghentikan produksinya.
Bulog Diminta Genjot Pasokan Beras Premium
Selain beras medium dan SPHP, pemerintah memperkuat ketersediaan beras premium. Amran meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyaluran stok beras premium yang tersedia, khususnya ke jaringan ritel modern.
"Beras premium kami minta Bulog optimalkan men-supply, karena stoknya banyak. Itu ke toko-toko ritel modern, itu segera di-supply. Tidak boleh tidak ada kata lain kecuali memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Amran.
Dari sisi distribusi, Bapanas terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan program SPHP menjangkau daerah yang membutuhkan, terutama wilayah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti menegaskan pentingnya pemerataan distribusi stok menjelang potensi gangguan produksi akibat El Nino.
"Tentunya penugasan Bulog untuk pemerataan distribusi stok dan program SPHP, terutama ke wilayah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Kami terus berkoordinasi dengan Bulog untuk intervensi SPHP ke daerah yang teridentifikasi harga tinggi dan tentunya pemeliharaan stok CBP sebagai buffer strategis untuk menghadapi potensi gangguan produksi akibat El Nino," ujar Yusra saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, 14 September 2026.
Stok 4,6 Juta Ton Jadi Penyangga
Dengan stok CBP sekitar 4,6 juta ton, pemerintah masih memiliki cadangan untuk menopang kebutuhan beras masyarakat. Penindakan terhadap produk yang tidak sesuai ketentuan tetap berjalan beriringan dengan penguatan distribusi, sehingga konsumen tidak dirugikan oleh produk yang tidak sesuai standar maupun informasi pada label.
Bagi pasar, kombinasi antara penertiban mutu dan penambahan kuantum SPHP menjadi sinyal bahwa pemerintah menjaga sisi ketersediaan sekaligus kualitas. Yang perlu dicermati ke depan adalah seberapa cepat penambahan 1 juta ton SPHP terealisasi dan apakah distribusi ke daerah bertekanan harga benar-benar merata sebelum puncak risiko El Nino.
