BANDA ACEH — Polri, khususnya Polda Aceh, tidak berhenti pada fase tanggap darurat bencana. Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyebut pihaknya melanjutkan penanganan hingga fase pascabencana untuk mempercepat pemulihan masyarakat dan memulihkan stabilitas struktural.
Pernyataan itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D'Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026). Forum tersebut mengusung tema "Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional".
Tiga Tahap Siklus Rekonstruksi yang Dijalankan Polri
Ruddi menjelaskan siklus rekonstruksi pascabencana dimulai dengan asesmen dan pemetaan. Tahap itu meliputi identifikasi kerusakan, pemetaan kebutuhan, serta analisis potensi risiko.
Tahap berikutnya adalah intervensi kemanusiaan dan psikososial. Bentuknya mencakup bantuan kemanusiaan, layanan dan bakti kesehatan, dukungan psikososial dan trauma healing, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Rangkaian itu ditutup dengan restorasi infrastruktur fisik. Polri membangun rumah atau huntap, memperbaiki fasilitas publik, membangun infrastruktur dasar, hingga memulihkan sarana vital.
"Tentunya berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital," ungkap Ruddi.
265 Titik Sumur Bor untuk Air Bersih Warga
Pemulihan kebutuhan dasar masyarakat jadi bagian yang dikebut. Polri membangun 265 titik sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak bencana.
Rinciannya, 10 titik lewat program Kapolri, 46 titik melalui program Kapolda Aceh, dan 209 titik dari program Aslog Kapolri. Ruddi menyebut seluruh langkah itu sebagai bagian dari upaya stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan nasional.
Dampak dari Kacamata Ketahanan Nasional
Ruddi menilai rangkaian tindakan mandiri Polri itu berdampak strategis jika ditelaah dari perspektif Astagatra. Dari aspek keamanan, intervensi tersebut memperkuat human security sekaligus meningkatkan public trust.
Dari aspek sosial budaya, pemulihan psikososial dan penyediaan huntap disebut turut memulihkan kohesi sosial masyarakat Aceh.
"Sedangkan dari aspek ekonomi, pemulihan infrastruktur secara cepat mencegah kelumpuhan ekonomi lokal. Model intervensi mandiri berbasis siklus infrastruktur ini terbukti sangat efektif dalam memulihkan ketahanan komunitas pascabencana secara komprehensif," ujarnya.
Alumni Lemhannas Aceh Dorong Ruang Diskusi Strategis
Ketua DPD IKAL Aceh Prof. Dr. Syahrizal Abbas menilai Ngopi Kebangsaan menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah bertukar gagasan soal persoalan strategis. Ia menyebut jumlah alumni Lemhannas di Aceh yang aktif dalam kegiatan IKAL cukup dinamis.
Saat ini, belasan alumni relatif aktif dalam kegiatan IKAL Aceh. Secara keseluruhan, alumni yang pernah mengikuti program PPRA maupun PPSA dan bekerja di berbagai bidang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang.
"DPD IKAL Aceh terus berupaya menjadi wadah bagi para alumni untuk memberikan pemikiran serta kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Karena itu, Ngopi Kebangsaan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk membahas isu-isu strategis," ujar Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.
