SIMEULUE — Rombongan Ketua TP PKK Aceh tiba di Bandara Lasikin sekitar pukul 14.30 WIB dan langsung disambut Bupati Simeulue Mohamad Nasrun Mikaris beserta jajaran Forkopimda. Dari bandara, rombongan bertolak ke Pendopo Bupati untuk menjalani prosesi adat Peusijuek sebelum acara penyerahan bantuan berlangsung.
Bantuan yang diserahkan langsung oleh Marlina Muzakir kepada Bupati Simeulue ini merupakan bagian dari program Pemerintah Aceh untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana. Simeulue sendiri dikenal sebagai wilayah dengan risiko gempa dan tsunami yang tinggi.
Paket Bantuan untuk Disabilitas dan UMKM
Dalam kesempatan yang sama, istri Gubernur Aceh yang akrab disapa Kak Na itu juga menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif berupa paket alat menjahit dan alat masak. Bantuan ini ditujukan untuk membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bumi Ate Fulawan.
"Alhamdulillah, hari ini bisa berkunjung ke Simeulue untuk menyerahkan bantuan Bufferstok bencana kepada Pemkab Simeulue yang diterima langsung oleh Pak Bupati," ujar Kak Na.
Ia menambahkan, bantuan alat produksi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. "Ini tentu sangat bagus dalam upaya kita mendukung serta membangkitkan UMKM," katanya.
Perhatian Khusus bagi Penyandang Disabilitas
Selain peralatan usaha, rombongan juga membawa bantuan sosial berupa kursi roda, tongkat ketiak, dan tongkat empat kaki. Bantuan ini menyasar warga disabilitas di Simeulue agar mobilitas mereka sehari-hari lebih terbantu.
"Teman-teman disabilitas juga kami berikan bantuan kursi roda, tongkat ketiak dan tongkat 4 kaki. Insya Allah, bantuan ini dapat membantu mobilitas dan aktifitas mereka sehari-hari," kata Kak Na.
Penyerahan bantuan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Ketua TP PKK Aceh ke sejumlah kabupaten/kota. Simeulue menjadi salah satu prioritas utama mengingat statusnya sebagai daerah kepulauan yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan geologi.
Pemerintah Aceh berharap bufferstok yang diserahkan dapat mempercepat respons darurat jika terjadi bencana di wilayah tersebut, tanpa harus menunggu pasokan logistik dari luar daerah yang memakan waktu lebih lama.
