LANGSA — Inflasi Aceh pada Juni 2026 tercatat 0,56 persen secara bulanan dan 5,84 persen secara tahunan, masih di atas target nasional. Tekanan harga dipicu penyesuaian harga bensin nonsubsidi, musim tanam cabai merah dan padi, serta anomali cuaca yang mengganggu panen bawang merah dan aktivitas nelayan.
Kabupaten Aceh Tengah Catat Inflasi Tertinggi, Aceh Barat Terendah
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyebutkan secara tahunan Kabupaten Aceh Tengah mencatat inflasi tertinggi sebesar 7,25 persen. Sementara itu, Kabupaten Aceh Barat menjadi daerah dengan inflasi terendah sebesar 3,89 persen, seiring deflasi pada periode bulanan.
Meski angka inflasi masih tinggi, BI optimistis tekanan harga bisa diredam melalui penguatan koordinasi antardaerah. Lima langkah strategis pun disepakati dalam forum tersebut.
Apa Saja Lima Langkah yang Disepakati?
Pertama, penguatan operasi pasar dan fasilitasi distribusi pangan secara tepat sasaran. Kedua, peningkatan pasokan melalui gerakan menanam berbasis komunitas dan kerja sama antardaerah. Ketiga, dukungan subsidi ongkos angkut untuk komoditas strategis.
Keempat, penguatan peran distributor dan off-taker di setiap wilayah. Kelima, penyempurnaan data neraca pangan daerah agar perencanaan lebih akurat.
Digitalisasi Keuangan: Seluruh Pemda Kini Berstatus Digital
Di sisi digitalisasi, hasil evaluasi Championship TP2DD 2025 menunjukkan sembilan TP2DD kabupaten/kota naik peringkat, sementara sebelas lainnya berhasil meningkatkan skor. Capaian lebih menggembirakan datang dari Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II 2025.
Seluruh pemerintah daerah di Aceh kini telah masuk kategori digital dengan nilai indeks di atas 80 persen. Kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik pun sudah tersedia di semua wilayah.
Inovasi Digital: QRIS untuk PBB hingga Aplikasi Syedara
Sejumlah inovasi menopang kemajuan ini. Di antaranya penggunaan QRIS untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), digitalisasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi Seudati yang terintegrasi dengan e-Samsat, serta pengembangan aplikasi Syedara untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih terintegrasi.
Komitmen Bersama untuk Ekonomi Pascabencana
Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, menegaskan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan merupakan dua agenda strategis yang saling melengkapi. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota harus mengambil langkah preventif melalui perencanaan produksi, kelancaran distribusi, penguatan cadangan pangan, serta percepatan elektronifikasi transaksi.
"Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, petani, dan nelayan," ujar Nasir.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah se-Aceh menandatangani komitmen bersama menjaga stabilitas inflasi. Komitmen itu berfokus pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Seluruh pemangku kepentingan juga sepakat mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi, memperluas pembayaran digital, serta mendorong belanja pemerintah dan penguatan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi.
Bank Indonesia Aceh menyambut baik kesepakatan ini. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, Kementerian Keuangan, perbankan, Perum BULOG, dan KADIN diyakini akan memperkuat stabilitas harga dan membentuk ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.
