BANDA ACEH — Enam jenderal polisi yang menjabat Kapolda Aceh secara berturut-turut dinilai tidak mampu memberantas aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).
Menurut Alfian, kegagalan penegakan hukum ini membuka celah bagi praktik tambang ilegal yang berlangsung lama dan merusak kawasan hutan lindung di Aceh. Ia menekankan bahwa Irjen Pol Ruddi Setiawan, sebagai jenderal ketujuh yang memimpin Polda Aceh, tidak boleh sekadar melanjutkan pola yang sama.
“Sudah enam jenderal yang ditunjuk sebagai Kapolda Aceh, tapi belum mampu menegakkan hukum pada kasus penambangan ilegal,” ujar Alfian.
Lokasi Tambang Ilegal yang Menjadi Sorotan
MaTA menyoroti sejumlah titik rawan penambangan emas ilegal yang tersebar di beberapa kabupaten. Lokasi-lokasi itu antara lain Geumpang di Kabupaten Pidie, Cagar Alam Jantho di Aceh Besar, Sungai Mas dan Pantai Cermin di Aceh Barat, serta Beutong dan Beutong Ateuh Banggalang di Nagan Raya.
Aktivitas di lokasi-lokasi tersebut dinilai sudah berlangsung bertahun-tahun. Alfian menduga praktik ilegal ini tidak lepas dari adanya oknum yang memberikan perlindungan, sehingga operasi tambang terus berjalan tanpa hambatan berarti.
Kerusakan Hutan dan Dampak Jangka Panjang
Dampak dari penambangan ilegal ini tidak main-main. Kawasan hutan Aceh mengalami kerusakan parah yang berimbas langsung pada kehidupan masyarakat di sekitar lokasi. Kerusakan ekosistem hutan, pencemaran sungai akibat penggunaan merkuri, hingga ancaman banjir bandang menjadi konsekuensi yang terus membayangi.
Alfian menegaskan bahwa penegakan hukum bukan sekadar soal menangkap penambang kecil di lapangan. Aparat harus berani menyentuh pihak-pihak yang selama ini diduga menjadi backing operasi tambang ilegal.
Kapolda Baru Jangan Sekadar Tebar Janji
MaTA berharap Irjen Pol Ruddi Setiawan bisa membuktikan komitmennya secara nyata. Organisasi masyarakat sipil itu meminta agar Kapolda baru tidak hanya pandai berjanji seperti para pendahulunya.
“Kami berharap Kapolda yang baru bukan sekadar tebar janji seperti para pendahulunya, tetapi membuktikan adanya penegakan hukum yang tegas, sehingga memberi kepastian hukum sebagai bukti bahwa negara masih memiliki aparat yang berintegritas dan bekerja sesuai harapan rakyat,” kata Alfian.
Desakan ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Irjen Pol Ruddi Setiawan di Aceh. Publik menunggu langkah konkret yang akan diambil untuk memberantas praktik tambang ilegal yang selama ini seolah kebal hukum.
