BANDA ACEH — Wakil Ketua Komisi III DPRA, Armiyadi SP, menyoroti lambannya proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Menurut politisi PKS itu, keterlambatan penanganan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian.
Empat Kabupaten dengan Kerusakan Terparah
Armiyadi menyebutkan, revitalisasi lahan persawahan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia secara spesifik menyoroti Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya sebagai daerah yang mengalami kerusakan paling parah akibat bencana.
“Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi harus segera diperbaiki supaya roda ekonomi rakyat kembali bangkit,” tegas Armiyadi di Banda Aceh, Kamis (14/5/2026).
Kerusakan Infrastruktur Hambat Distribusi Hasil Tani
Ia menilai, kerusakan jalan dan jembatan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memperburuk distribusi hasil pertanian. Jaringan irigasi yang rusak turut mengancam produktivitas lahan di musim tanam berikutnya.
Menurut Armiyadi, pendekatan pemerintah selama ini dinilai masih terlalu fokus pada tanggap darurat. Padahal, tahap pemulihan pascabencana justru lebih menentukan cepat tidaknya masyarakat bangkit kembali.
Hunian Tetap Jadi Kebutuhan Mendesak
Selain sektor pertanian dan infrastruktur, Armiyadi juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Banyak masyarakat hingga kini masih hidup dalam kondisi serba terbatas dan belum mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak.
“Kepastian tempat tinggal sangat penting agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal dan membangun kembali aktivitas ekonomi mereka,” ujarnya.
Pemulihan Harus Terintegrasi, Bukan Parsial
Armiyadi menekankan bahwa pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Mulai dari perbaikan infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga penyediaan hunian yang aman dan layak bagi korban terdampak.
Ia berharap pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat dan menjadikan penanganan pascabencana sebagai agenda prioritas. “Kita berharap kebijakan pemerintah ke depan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh, terutama dalam penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat,” pungkasnya.
