SIGLI — Pemerintah Kabupaten Pidie resmi melantik lima komisioner Baitul Mal Kabupaten (BMK) untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Dalam prosesi yang berlangsung di Pendopo Bupati pada Rabu (6/5/2026) tersebut, Bupati Sarjani Abdullah menekankan bahwa jabatan ini merupakan amanah besar yang harus dikelola dengan integritas tinggi.
Sarjani mengingatkan bahwa BMK memiliki tanggung jawab besar karena mengelola dana yang bersumber dari berbagai pihak, mulai dari ASN hingga pihak ketiga. "Kinerja harus maksimal, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya di hadapan para komisioner baru.
Kebijakan Harus Berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist
Dalam arahannya, Bupati menggarisbawahi bahwa pengelolaan dana di BMK memiliki kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh komisioner wajib memiliki landasan yang kuat, baik secara agama maupun hukum negara.
Ia menegaskan agar seluruh jajaran BMK periode 2026–2031 selalu merujuk pada Al-Qur’an dan Hadist serta aturan pemerintah yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan guna memastikan penyaluran dana umat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Pidie.
Peringatan Tegas: Jangan Ulangi Konflik Internal
Selain masalah transparansi, Sarjani memberikan peringatan khusus terkait soliditas organisasi. Beliau meminta para komisioner untuk menjaga kerja sama tim dan tidak mengambil keputusan secara sepihak dalam mengelola lembaga.
Instruksi ini diberikan agar kendala internal yang pernah terjadi pada periode sebelumnya tidak terulang kembali. "Jangan sampai konflik internal terulang. Jadikan lembaga ini sebagai wadah pengabdian, bukan kepentingan pribadi," tegas Sarjani.
Pemerintah Kabupaten Pidie berharap komisioner yang baru dilantik mampu memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola yang jujur dan akuntabel. Adapun jajaran yang dilantik adalah M. Jakfar sebagai ketua, serta Idrus, Said Usman, Dahnial, dan Samsul Bahri sebagai anggota komisioner.
