BANDA ACEH — Uji publik bertema "Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik" menjadi tahapan lanjutan rangkaian Evaluasi Monev KIP 2026. Pemerintah Aceh melaju ke tahap ini berkat capaian nilai sempurna pada pengisian SAQ.
Dalam forum tersebut, Edi Yandra menegaskan posisi keterbukaan informasi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyebut transparansi bukan sekadar kewajiban aturan, melainkan jalan untuk melibatkan warga dalam pembangunan daerah.
"Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan strategi utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Aceh yang inklusif, transparan, dan akuntabel," ujar Edi Yandra.
Pemerintah Aceh menjalankan sejumlah inovasi digitalisasi layanan publik. Penguatan portal PPID Utama, penyiapan aplikasi Satu Data Aceh sesuai Pergub Aceh No. 24/2022, hingga integrasi layanan informasi di tingkat SKPA sampai gampong menjadi prioritas.
Hingga Oktober 2026, aplikasi PPID Pemerintah Aceh menyediakan lebih dari 7.600 dokumen publik. Dokumen tersebut telah diunduh lebih dari 950 ribu kali oleh masyarakat.
Angka Indeks Reformasi Birokrasi Aceh pada 2025 meningkat mencapai 82,73 dengan Kategori A-. Pemerintah Aceh juga mempertahankan predikat WTP dari BPK selama 11 tahun berturut-turut.
Edi Yandra hadir didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP) Diskominsa Aceh Safrizal AR, Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) Dian Rahmat Syahputra, serta Fungsional Analis Kebijakan Diskominsa Aceh Surya Ramadhan.
Melalui tahapan uji publik, Pemerintah Aceh berharap mempertahankan kualifikasi sebagai Badan Publik "Informatif". Sinergi antara pemerintah dan masyarakat Aceh juga ditargetkan semakin kuat lewat layanan informasi yang terbuka di semua tingkat, dari SKPA hingga gampong.