BANDA ACEH — Uji petik pemeriksaan program Sekolah Rakyat di Kota Banda Aceh melibatkan lima instansi lintas sektor sekaligus. Selain Dinas Sosial sebagai tuan rumah, kegiatan di Aula Dinas Sosial Kota Banda Aceh itu dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Agama Kota Banda Aceh.
Pendampingan dalam proses tersebut datang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Formulir pemeriksaan yang diisi seluruh peserta disediakan oleh BPK RI.
Uji petik difokuskan pada pengisian formulir pemeriksaan yang disediakan BPK RI. Seluruh data dan informasi yang terkumpul menjadi bahan pendukung pemeriksaan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Keterlibatan berbagai instansi diharapkan memperkuat koordinasi antar-OPD. Masing-masing pihak menyampaikan informasi sesuai tugas dan kewenangan, sehingga data yang masuk ke pemeriksa tidak tumpang tindih.
Program Sekolah Rakyat menyentuh sejumlah urusan sekaligus: pendidikan, keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan data kependudukan. Karena itu, pemeriksaan pelaksanaannya tidak bisa hanya bersandar pada satu dinas.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. BPKK dan Bappeda menyangkut sisi anggaran serta perencanaan. BPS memasok data statistik, sementara Kementerian Agama Kota Banda Aceh terlibat karena lembaga pendidikan di bawah naungannya juga menjadi sasaran program.
Pemeriksaan pelaksanaan Sekolah Rakyat diarahkan pada penyelenggaraan program yang transparan dan akuntabel. Sinergi lintas sektor disebut sebagai bagian dari upaya mendukung Sekolah Rakyat sebagai program perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Bagi warga Kota Banda Aceh, hasil pemeriksaan ini menentukan sejauh mana program tersebut berjalan sesuai sasaran. Data yang akurat dari tiap instansi menjadi kunci agar temuan pemeriksa tidak salah alamat.
Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum menyampaikan jadwal lanjutan setelah uji petik berlangsung. Tahapan berikutnya akan mengikuti proses pemeriksaan yang dijalankan BPK RI bersama Kemensos RI.