ACEH BESAR — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menilai pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahap perencanaan lebih efektif mencegah persoalan anggaran dibanding pemeriksaan yang hanya dilakukan di akhir. Karena itu, Bupati Muharram Idris meminta BPK dan BPKP RI hadir lebih awal memberi pembinaan kepada jajaran pemkab.
"Pengelolaan anggaran oleh instansi pemerintah itu memang perlu pengawalan dan pembinaan, itu sangat penting," kata Muharram dalam pertemuan bersama Tim Pengendali Teknis 2 BPK RI Perwakilan Aceh.
Menurut Muharram, pembinaan sejak dini membantu pemerintah daerah memahami perubahan regulasi. Ia berharap kerja sama dengan BPK dan BPKP berlangsung berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemeriksaan.
Muharram menegaskan pengawasan yang dilakukan hanya di ujung proses tidak cukup. Ia ingin pendampingan berjalan rutin agar potensi masalah bisa dicegah lebih dulu.
"Kami sangat membutuhkan pembinaan dari BPK dan BPKP RI. Cuma jangan dikawal di ujung saja, kalau bisa pembinaannya sudah mulai dari depan, terus ada secara terus-menerus yang mengarah kepada pengawasan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Pemkab Aceh Besar menyatakan siap mendukung pelaksanaan tugas BPK RI. Menurut Muharram, regulasi dan ketentuan pemerintahan terus berkembang sehingga daerah butuh pendampingan lembaga pemeriksa.
Luas wilayah Aceh Besar yang mencakup 604 gampong disebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Kerja sama dengan lembaga pemeriksa dinilai memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan itu, Muharram meminta PDAM Tirta Mountala menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK. Ia menargetkan perusahaan daerah itu memperluas cakupan pelayanan air minum bagi warga Aceh Besar.
Saat ini PDAM Tirta Mountala disebut baru melayani sekitar 38 hingga 40 persen warga sebagai penerima manfaat. Pemkab juga mendorong upaya meminimalkan kebocoran dan mempercepat penagihan tunggakan PDAM.
"Kalau ada kekurangan tolong dilakukan perubahan. Karena kami punya target hari ini perusahaan air minum ini betul-betul bisa melayani masyarakat Aceh Besar secara sepenuhnya," katanya.
Pengendali Teknis 2 BPK RI Aceh Cut Ressy Iramelati mengatakan pemeriksaan penyediaan air minum di Aceh Besar merupakan bagian dari tema pemeriksaan nasional. Aceh Besar dipilih sebagai sampel karena karakteristik wilayahnya yang luas, dari kawasan pesisir hingga pegunungan.
"Jadi seluruh Indonesia ini diperiksa penyediaan air minumnya. Di Aceh salah satu sampelnya itu Kabupaten Aceh Besar," kata Cut Ressy.
Pemeriksaan berlangsung dua tahap. Tahap pertama berupa pemeriksaan pendahuluan selama 28 hari, lalu dilanjutkan pemeriksaan yang lebih terinci. BPK juga membuka ruang bagi Pemkab Aceh Besar dan PDAM menyampaikan kendala terkait regulasi pemerintah pusat.
Hasil akhir pemeriksaan kinerja tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah dan PDAM Tirta Mountala.