BANDA ACEH — PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal resmi menambah penyaluran BBM untuk wilayah Aceh. Penambahan tersebut mencapai 120,4 persen untuk Gasoil dan 109 persen untuk Gasoline dari kondisi penyaluran normalnya.
Informasi ini disampaikan Sales Branch Manager (SBM) Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat bersama Tim Pemerintah Aceh yang dikoordinir Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh, Senin (3/8/2026).
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengungkapkan laporan terbaru dari Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, menjadi dasar kebijakan ini. Gubernur Mualem disebut terus memantau perkembangan penanganan kelangkaan BBM secara intensif.
"Gubernur Mualem meminta laporan setiap saat. Beliau ingin masalah ini segera teratasi, sebab menyusahkan masyarakat," kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (4/8/2026).
Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Aceh dan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Fokus pengawasan meliputi ketersediaan stok dan penertiban penyaluran BBM bersubsidi di SPBU, terutama untuk kendaraan dengan tangki modifikasi dan aktivitas ilegal lainnya.
Untuk mengurai antrean, sejumlah SPBU kini menempatkan petugas marshalling. Petugas bertugas mengatur alur kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di luar SPBU. Selain itu, dilakukan mapping shift operator pada jam sibuk (peak hour) serta penambahan jam operasional Fuel Terminal pada hari Minggu untuk menjaga ketahanan stok.
Pemerintah Aceh menyiapkan Surat Gubernur yang mengatur pelayanan prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan angkutan umum penumpang dan angkutan barang berpelat kuning. Langkah ini ditempuh demi menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh juga melakukan konsolidasi data kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat. Hal ini untuk mengantisipasi kendaraan dengan nomor polisi tidak terdaftar (bodong) yang kerap menyalahgunakan BBM subsidi.
Pemerintah Aceh akan membentuk Tim Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh. Nurlis menambahkan, evaluasi berkala terus dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, serta instansi terkait.
"Tujuannya untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal," katanya.
Masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.