BANDA ACEH — Kabupaten Bener Meriah menghadapi ancaman serius terhadap ketahanan pangan setelah bencana hidrometeorologi melumpuhkan sebagian besar infrastruktur pertanian. Dari total 31 daerah irigasi dengan cakupan sekitar 981 hektare, sebanyak 20 titik atau 64,5 persen mengalami kerusakan berat, sementara lima titik lainnya rusak ringan hingga sedang.
Kerusakan ini berdampak langsung pada produktivitas sawah yang luasnya hanya tersisa 605 hektare. Dengan produksi beras sekitar 794 ton per tahun, daerah itu harus menutup kebutuhan konsumsi masyarakat yang mencapai 16.873 ton per tahun.
Angka defisit beras Bener Meriah mencapai 16.124 ton per tahun. Untuk mencapai swasembada, pemerintah daerah memperkirakan butuh tambahan lahan sawah sekitar 4.845 hektare.
Tagore Abubakar memaparkan kondisi ini di hadapan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta akademisi dari Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, dan Universitas Samudra.
Bupati menegaskan perbaikan infrastruktur tidak bisa ditunda lagi. Kondisi cuaca di Bener Meriah yang seharusnya memasuki musim kemarau justru masih diguyur hujan dengan intensitas tinggi.
"Kami berharap program yang sudah direncanakan segera direalisasikan mengingat cuaca di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan," ujar Tagore dalam forum yang dipimpin Ketua Satgas PRR Aceh tersebut.
Selain irigasi, Bupati juga mempertanyakan penanganan sungai dan anak sungai di wilayahnya. Kondisi ini dinilai rawan memicu banjir susulan di tengah tingginya curah hujan.
FGD yang digelar di Hermes Palace Hotel ini membahas kebutuhan pemulihan pasokan air dan menghidupkan kembali aktivitas pertanian masyarakat terdampak. Bupati didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah Samusi Purnawira Dade, Kepala DPUPKP Alfahmi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Uswatun Hasanah, serta Kepala Pelaksana BPBD Ilham Abdi.
Pemerintah daerah mendorong agar rehabilitasi jaringan irigasi, penanganan sungai, dan pemulihan sektor pertanian masuk dalam program prioritas Satgas PRR Aceh sebagai bagian dari penanganan pascabencana.