ACEH TIMUR — Nurhadijah, warga Dusun Tupien Siren, mengawali paginya dengan bergegas ke sumur. Jika terlambat, air sumur di pekarangan masjid itu sudah habis direbut warga lain. “Setiap pagi masyarakat di sini berbondong-bondong datang ke sumur agar bisa mendapatkan air. Kalau datang terlambat, air sumurnya sudah habis,” ujarnya.
Air yang mereka bawa pulang bukan air jernih. Warnanya kekuningan, diambil dari sumur dalam yang menjadi satu-satunya andalan setelah jaringan pipa PDAM tak kunjung mengalir pascabanjir tahun lalu. Bagi warga yang memiliki uang lebih, solusinya sederhana: membeli air bersih yang didatangkan dari luar. Namun bagi keluarga miskin, ongkos itu terlalu mahal untuk dikeluarkan setiap hari.
Nurhadijah menyoroti ironi yang terjadi di kampungnya. Warga yang tak punya pilihan terpaksa mengonsumsi air keruh itu untuk minum, mandi, dan memasak. “Kalau masyarakat yang mampu, mungkin bisa membeli air yang didatangkan. Tapi bagaimana dengan masyarakat miskin? Mereka terpaksa menggunakan air yang ada, meskipun warnanya kuning,” katanya.
Kekhawatiran akan penyakit kulit dan gangguan pencernaan menghantui para ibu. Mereka mendesak instansi terkait untuk segera memeriksa kualitas sumur yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari itu. Pemeriksaan laboratorium dinilai mendesak untuk memastikan air tersebut aman dikonsumsi atau justru mengandung bakteri dan logam berat pascaendapan banjir.
Kekecewaan warga tak hanya tertuju pada PDAM dan pemerintah daerah. Nurhadijah dengan lantang menyebut para wakil rakyat yang dulu mereka pilih justru tak pernah menampakkan diri. “Kami heran, wakil yang telah kami pilih dulu, batang hidungnya pun tidak terlihat untuk melihat nasib kami di pedalaman,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan reses yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi tak pernah menjangkau Gampong Meunasah Asan. “Jangankan membantu kami, reses pun tidak dilakukan ke tempat kami. Padahal dulu mereka berjanji kepada kami bahwa keberadaan mereka adalah untuk membawa perubahan. Tapi kenyataannya, kami merasa janji itu belum kami rasakan,” ujarnya.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak selesai ketika banjir surut. Infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih harus menjadi prioritas utama dalam agenda rehabilitasi. Warga Meunasah Asan berharap pemerintah daerah dan PDAM segera mempercepat penyelesaian jaringan distribusi, bukan sekadar memberi bantuan air bersih sementara yang tak menyelesaikan akar masalah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PDAM maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengenai penyebab terhambatnya aliran air bersih ke wilayah tersebut. Warga berharap langkah nyata segera diambil, agar tak ada lagi keluarga yang terpaksa menenggak air kuning hanya karena tak mampu membeli air bersih.