PIDIE — Aksi penipuan dengan modus mencatut nama dua pimpinan daerah kembali meresahkan warga Kabupaten Pidie. Pelaku menggunakan aplikasi WhatsApp, SMS, hingga sambungan telepon untuk menghubungi korban dengan mengatasnamakan Bupati Sarjani Abdullah dan Wakil Bupati.
Dalam percakapan itu, pelaku menawarkan bantuan atau menjanjikan transfer uang ke rekening korban. Setelah korban tergiur, pelaku lalu meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih. Praktik ini dilaporkan marak terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Berdasarkan laporan yang diterima Pemkab Pidie, pelaku menyasar warga secara acak dengan modus yang sama: mengaku sebagai Bupati atau Wakil Bupati, menawarkan bantuan sosial atau program pemerintah, lalu meminta korban mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi.
“Mereka menghubungi masyarakat dengan berbagai dalih, seperti menawarkan bantuan, meminta sejumlah uang, meminta data pribadi, atau menjanjikan transfer uang ke rekening,” kata Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus Lancok, SH, Senin (13/7/2026).
Menanggapi situasi ini, Pemkab Pidie melalui jubir menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati tidak pernah meminta transfer uang, data pribadi, atau menawarkan bantuan melalui akun media sosial pribadi, pesan singkat, maupun telepon kepada masyarakat.
“Kami menyampaikan imbauan ini menyusul adanya informasi mengenai akun medsos serta pihak-pihak yang mencatut nama serta identitas Bupati dan Wabup,” ujar Andi Firdhaus.
Pemerintah kabupaten meminta agar warga di 23 kecamatan tidak mudah percaya terhadap setiap pesan atau akun yang mengatasnamakan Bupati Pidie. Masyarakat diminta selalu melakukan verifikasi terhadap informasi apa pun yang diterima, terutama yang berkaitan dengan permintaan uang atau data pribadi.
Pemkab Pidie mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Warga diminta tidak menyebarluaskan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya agar tidak ikut menjadi korban atau justru membantu penyebaran modus penipuan.
“Tetap waspada dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya,” ungkap Andi Firdhaus.
Jika menerima pesan atau telepon mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat daerah, warga diimbau segera melapor ke aparat desa atau pihak kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti.