BANDA ACEH — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, memastikan alokasi TKD tahun 2026 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Dari total pagu Rp 1,65 triliun, sebanyak Rp 824 miliar telah disalurkan ke 15 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk penanganan pascabencana hidrometeorologi.
"TKD tidak ada masalah. TKD Rp 824 semuanya sedang berjalan. Dibagi ke 15 SKPA untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Ada rehab rekon, sampai dengan bantuan pendidikan anak-anak terdampak bencana," ujar M Nasir di Banda Aceh, Minggu.
Menurut M Nasir, pemulihan ekonomi tidak bisa dimulai tanpa perbaikan infrastruktur dasar. Dua sektor yang menjadi prioritas adalah jalan dan irigasi — dua elemen yang langsung bersentuhan dengan aktivitas produksi masyarakat.
"Infrastruktur jalan ini bagian dari ekonomi, irigasi juga bagian dari ekonomi," kata Sekda.
Pemerintah menilai, kerusakan jalan dan irigasi akibat bencana selama ini menghambat distribusi barang dan hasil pertanian. Dengan perbaikan ini, diharapkan rantai pasok kembali normal dan harga kebutuhan pokok tetap stabil.
Selain TKD, Aceh juga mendapat suntikan dana khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp 515 miliar. Anggaran ini khusus digunakan untuk membersihkan sekitar 40 ribu hektare lahan persawahan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
"Kita selesaikan ini. Kemarin kita juga dapat dana Rp 515 miliar untuk pembersihan 40 ribu hektare lebih lahan sawah yang rusak ringan dan sedang," jelas Nasir.
Pembersihan lahan ditargetkan rampung tahun ini. Sementara itu, lahan dengan kategori rusak berat seluas 16 ribu hektare lebih baru akan diprogramkan pada tahun 2027.
Secara keseluruhan, luas lahan pertanian yang terdampak bencana di Aceh mencapai 57 ribu hektare. Dari jumlah itu, sekitar 16 ribu hektare masuk kategori rusak berat dan memerlukan penanganan lebih intensif.
"Kalau lahan rusak ada 57 ribu hektare semuanya. Karena rusak berat sekitar 16 ribu hektare, dan ini akan diperbaiki di tahun yang akan datang (2027)," demikian Sekda Aceh.
Pemerintah Aceh sebelumnya juga telah meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memvalidasi data bencana secara berkala. Langkah ini penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran, terutama di daerah-daerah yang paling parah terdampak.