BANDA ACEH — Radja Muhammad Husen menegaskan bahwa Blok Andaman harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh, bukan sekadar proyek gas raksasa yang hasilnya dinikmati segelintir pihak. Ia menyoroti enam Wilayah Kerja di perairan lepas pantai utara hingga barat laut Aceh itu, di mana lima di antaranya berada di bawah kewenangan SKK Migas.
Lima WK tersebut adalah Andaman I, Andaman II, South Andaman, Central Andaman, dan Southwest Andaman. Blok Andaman I dan South Andaman dikelola Mubadala Energy, sementara Andaman II dioperasikan Harbour Energy bersama mitranya termasuk Mubadala Energy dan BP. Southwest Andaman juga dikelola Mubadala Energy.
Menurut Radja, kawasan ini merupakan salah satu penemuan gas terbesar di Asia Tenggara dengan estimasi cadangan sekitar 10 TCF. Potensi produksinya mencapai 7.500 barel kondensat per hari, menjadikannya proyek strategis bagi ketahanan energi nasional sekaligus peluang besar mendorong ekonomi Aceh.
"Seumike Beu Timang – Beu Pah Sasaran. Bek Sampo Di Peulangue Lam Abe Thoe !," ujar Radja dalam bahasa Aceh, Rabu (01/07/2026). Ia menekankan bahwa Blok Andaman adalah amanah bagi masa depan Aceh, bukan sekadar komoditas ekonomi.
Dari enam WK tersebut, hanya Andaman III yang berada dalam wilayah 12 mil laut sehingga pengelolaannya menjadi kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Wilayah kerja ini sebelumnya dikembalikan ke negara setelah Repsol Andaman B.V. mengakhiri partisipasinya dan kini kembali ke pangkuan investor baru.
Radja mendesak Pemerintah Pusat agar mengembalikan kewenangan pengelolaan wilayah laut hingga 200 mil sebagaimana semangat kekhususan Aceh. Ia berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem), perjuangan memperoleh kewenangan tersebut dapat diwujudkan.
Ia menegaskan bahwa pengolahan gas di darat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe harus dipertimbangkan secara serius. Menurutnya, hilirisasi di Aceh akan menghidupkan kembali kawasan industri Arun, membuka lapangan kerja, menarik investasi turunan, dan meningkatkan pendapatan daerah.
"Aceh tidak boleh hanya kaya di perut bumi, tetapi miskin dalam menikmati hasilnya. Keberhasilan investasi tidak diukur dari besarnya modal yang masuk, melainkan dari sejauh mana manfaat, keadilan, dan kesejahteraan benar-benar dirasakan rakyat Aceh," ujarnya.
Radja menekankan bahwa investor, operator, maupun mitra usaha berhak memperoleh keuntungan wajar. Namun, keuntungan tersebut harus berjalan seiring komitmen membangun nilai tambah di Aceh melalui hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ia mengingatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, BPMA, serta Pemerintah Aceh agar setiap keputusan strategis terkait pengembangan Blok Andaman, termasuk