BANDA ACEH — Ketua AMSI Aceh, Aryos Nivada, menegaskan bahwa media daerah seperti di Aceh membutuhkan perlakuan khusus dalam pembagian royalti. Menurutnya, perusahaan pers lokal beroperasi dengan keterbatasan sumber daya dan pasar yang jauh lebih kecil dibandingkan media nasional.
"Perlu ada perlakuan yang berbeda antara perusahaan media besar yang berada di pusat dengan perusahaan media daerah. Dalam pandangan saya, perusahaan media daerah justru perlu mendapatkan porsi royalti yang lebih besar," kata Aryos kepada Nukilan.id, Sabtu (23/5/2026).
Aryos menjelaskan, kesenjangan kapasitas antara media nasional dan daerah sangat timpang. Media nasional memiliki segmentasi pasar luas dan didukung ekosistem industri yang besar. Sementara media di Aceh harus bertahan di tengah pasar sempit dan kondisi ekonomi daerah yang belum kuat.
"Media nasional di pusat memiliki segmentasi pasar yang lebih luas dan didukung oleh ekosistem industri yang jauh lebih besar. Sementara media di daerah, termasuk di Aceh, menghadapi keterbatasan pasar, minimnya industri, serta kondisi ekonomi daerah yang belum sekuat wilayah-wilayah lain," ungkapnya.
Ia menambahkan, selama ini media daerah memainkan peran strategis dalam menyediakan informasi publik, mengawal pembangunan, dan menjadi ruang aspirasi masyarakat lokal. Kontribusi ini, kata Aryos, kerap tidak terlihat dalam skema kebijakan yang seragam.
Wacana royalti karya jurnalistik muncul seiring upaya pemerintah memperkuat perlindungan hak cipta di sektor media. Kebijakan ini diharapkan menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan bagi perusahaan pers di tengah masifnya distribusi konten melalui platform digital.
Namun, Aryos mengingatkan agar mekanisme pembagian royalti dirancang secara adil. Ia meminta penyusun regulasi merumuskan indikator yang mampu menciptakan distribusi manfaat secara proporsional antara media nasional dan daerah.
"Jangan sampai kebijakan royalti hanya menguntungkan media besar, sementara media daerah yang selama ini ikut berkontribusi dalam pembangunan informasi publik tidak memperoleh manfaat yang signifikan," pungkasnya.
Sejumlah kalangan menilai implementasi kebijakan ini harus disertai indikator yang jelas dan prinsip keadilan. Tanpa itu, dikhawatirkan media lokal justru semakin terpinggirkan di tengah perubahan industri pers nasional.