MEUREUDU — Suasana Aula Pendopo Bupati Pidie Jaya berubah menjadi forum diskusi panas pada Jumat malam pekan lalu. Acara bertajuk "Silaturahmi Perdana" yang dihadiri 35 insan media itu awalnya dirancang santai, tapi para wartawan memanfaatkannya untuk menyuarakan keluhan yang selama ini mengendap.
Setidaknya tiga persoalan utama mencuat dalam pertemuan tersebut. Pertama, akses informasi di beberapa SKPK yang dinilai macet dan sulit ditembus. Kedua, aparatur yang kerap gagap terhadap tugas pokok dan fungsinya. Ketiga, pentingnya verifikasi data pemerintah agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati Sibral Malasyi tidak menampik adanya keterbatasan jangkauan pemerintah daerah. Ia justru menyebut media sebagai mitra strategis untuk mengawal isu-isu sensitif, seperti pemulihan pascabencana banjir dan lumpur hingga kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerap menjadi rapor merah di mata publik.
"Kami membutuhkan dukungan, doa, kritik dan masukan yang membangun... Pemerintah membutuhkan kontrol agar pembangunan daerah mendapat perhatian lebih luas," ujar Bupati Sibral di hadapan para wartawan.
Pernyataan itu sontak menjadi angin segar. Namun, di sisi lain, sejumlah jurnalis yang hadir masih menaruh curiga. Sebab, frasa kritik yang "membangun" kerap menjadi tameng birokrasi untuk menolak kritik yang "menyakitkan" namun faktual.
Bupati juga tak memungkiri adanya tantangan klasik berupa keterbatasan anggaran. Meski begitu, ia berjanji tetap memaksimalkan program yang berpihak pada rakyat, termasuk perhatian pada pendidikan anak usia dini dan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Pidie Jaya menyampaikan sejumlah komitmen. Di antaranya memperkuat keterbukaan informasi publik dan koordinasi lintas perangkat daerah, mendorong aparatur agar lebih sigap memberikan informasi sesuai kewenangan, mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan lumpur, serta meningkatkan disiplin ASN yang selama ini menjadi sorotan.
Silaturahmi ini ditutup dengan harapan akan lahirnya pemberitaan yang akurat dan berimbang. Namun, keseimbangan berita hanya bisa tercipta jika sumber informasi di lingkungan Pemkab Pidie Jaya tidak lagi alergi terhadap konfirmasi wartawan.
Jangan sampai jargon "Sinergi dan Kolaborasi" hanya menjadi kata manis untuk membungkam daya kritis pers. Masyarakat Pidie Jaya tidak butuh sekadar tontonan makan bersama, melainkan hasil nyata dari pembangunan yang diawasi secara ketat oleh media yang independen. Apakah pintu-pintu dinas akan terbuka lebar setelah malam ini? Publik tinggal menunggu bukti di lapangan.