BIREUEN — Upacara bendera Harkitnas di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Selasa (20/5/2026), berlangsung berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, MT, yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid. Isinya menekankan bahwa kedaulatan bangsa saat ini tidak lagi soal teritorial, melainkan kedaulatan informasi dan transformasi digital.
Poin paling konkret yang disampaikan dalam upacara itu adalah implementasi PP TUNAS. Regulasi ini secara resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. “Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya,” kata Razuardi saat membacakan sambutan.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah nyata negara untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan ruang digital yang sehat dan aman. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, telah menyiapkan mekanisme verifikasi usia yang wajib diterapkan oleh platform digital.
Dalam amanatnya, Razuardi mengingatkan bahwa semangat Boedi Oetomo pada 1908 adalah tonggak transformasi perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual. “Semangat 1908 adalah tonggak ketika perjuangan bangsa bertransformasi dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat,” ujarnya.
Konteksnya kini bergeser. Tantangan intelektual yang dimaksud adalah kemampuan generasi muda menyaring informasi di tengah derasnya arus digital. Tema Harkitnas tahun ini, “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, dinilai relevan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai aset masa depan.
Selain soal perlindungan anak di ruang digital, Razuardi juga menyampaikan sejumlah program strategis nasional yang tengah berjalan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, pemerataan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat.
Di tingkat desa, pemerintah juga menggencarkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal. Razuardi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan memperkuat solidaritas sosial. “Mari kita jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan setiap langkah pembangunan berorientasi pada kemajuan bersama,” ajaknya.
Upacara dihadiri unsur Forkopimda Plus Kabupaten Bireuen, Sekretaris Daerah Bireuen, serta jajaran ASN di lingkungan Pemkab Bireuen. Pembacaan naskah Pembukaan UUD 1945 dilakukan oleh Muhammad Dedi Miswar, SE, sementara doa dipimpin Zulfan, SE dari Kantor Kementerian Agama Bireuen. Abi Maulana, S.STP., MH bertindak sebagai komandan upacara dan Mursyidin, S.Sos., M.Sos sebagai perwira upacara.