BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh mengakui sektor pendidikan di wilayah ibu kota masih menghadapi tantangan serius terkait minimnya fasilitas pendukung dan jumlah tenaga pendidik. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, menyatakan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan secara menyeluruh di berbagai satuan pendidikan.
Pengakuan tersebut disampaikan Illiza saat menyerap aspirasi dalam kegiatan "Suara Warga" di Aula Pendopo Wali Kota, Minggu. Forum kolaborasi ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung kendala yang dihadapi masyarakat di lapangan, terutama mengenai akses belajar mengajar.
Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) periode 2025/2026, total guru di bawah kewenangan Pemkot Banda Aceh mencapai 2.860 orang. Jumlah tersebut tersebar di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 627 orang, Sekolah Dasar (SD) 1.403 orang, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 830 orang.
"Kita akui, di sektor pendidikan kita para guru masih kurang, sarana dan prasarana masih kurang. Ini terus kita benahi," kata Wali Kota Banda Aceh, IIliza Sa'aduddin Djamal, di Banda Aceh, Minggu.
Keterbatasan ini mencakup fasilitas fisik sekolah hingga ketersediaan guru pendamping khusus. Pemerintah kota mengeklaim telah menyusun langkah konkret untuk memperkuat kapasitas guru melalui berbagai pelatihan agar lebih adaptif dengan perkembangan zaman.
Salah satu poin krusial dalam pembenahan ini adalah pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Pemkot Banda Aceh kini tengah menggenjot kesiapan sekolah-sekolah untuk menjalankan sistem pendidikan inklusif yang setara.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah daerah telah membentuk unit layanan disabilitas. Unit ini berfungsi memastikan setiap satuan pendidikan mampu memberikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, tanpa ada diskriminasi.
"Kami juga telah membentuk unit layanan disabilitas sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan yang setara bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, yang didukung dengan upaya penyesuaian layanan dan pendekatan pembelajaran di sekolah," katanya.
Selain urusan fasilitas, Pemkot Banda Aceh juga menyoroti implementasi sistem zonasi yang sering menjadi keluhan warga saat penerimaan siswa baru. Evaluasi terus dilakukan guna menjamin pemerataan akses pendidikan sehingga tidak ada sekolah yang dianggap terlalu padat atau justru kekurangan murid.
Aspek kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer, masuk dalam agenda prioritas. Pemerintah kota memandang peran guru honorer sangat vital dalam menjaga kualitas pembelajaran di tengah keterbatasan jumlah aparatur sipil negara di sektor pendidikan.
Guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, program sekolah ramah anak diperkuat untuk mencegah praktik perundungan. Langkah preventif ini melibatkan sinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar agar akses pendidikan di Banda Aceh semakin terbuka luas.