BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Aceh mengakui adanya tekanan fiskal yang signifikan pada struktur anggaran daerah saat ini. Kondisi tersebut dilaporkan mulai memengaruhi kelancaran program pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik di berbagai wilayah Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran ini menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan tokoh masyarakat dan pimpinan dayah dalam pertemuan di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Sabtu (9/5/2026).
Menurut Mualem, Aceh saat ini tidak hanya berjuang melawan keterbatasan dana rutin, tetapi juga harus memikul beban pemulihan pasca-bencana yang cukup besar. Situasi ini diperparah dengan kondisi ekonomi global dan nasional yang memicu tekanan fiskal di hampir seluruh provinsi di Indonesia.
“Meskipun situasi keuangan daerah sangat terbatas, ditambah tanggung jawab pemulihan pasca bencana yang harus diprioritaskan, saya tetap semangat karena yakin ada doa dan dukungan para ulama,” ujar Mualem.
Pemerintah Aceh mencatat bahwa percepatan pembangunan terhambat karena sebagian besar alokasi dana harus dialihkan untuk penanganan darurat dan rehabilitasi dampak bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa wilayah belakangan ini.
Selain persoalan infrastruktur, Gubernur Aceh juga menyoroti sejumlah isu sensitif yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kelanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang sempat memicu polemik terkait kepastian pembiayaannya di masa depan.
Kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil juga menjadi poin krusial dalam diskusi tersebut. Mualem berharap para ulama dapat berperan aktif sebagai penyejuk suasana sekaligus memberikan masukan konkret agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kemaslahatan umat meskipun dalam kondisi sulit.
Pertemuan bertema “Merajut Ukhuwah, Menguatkan Sinergi Ulama dan Umara untuk Aceh yang Islami” ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meminta dukungan moral. Mualem menegaskan bahwa kolaborasi antara birokrasi dan tokoh agama adalah kunci utama dalam menyelesaikan persoalan daerah.
“Sinergi ulama dan umara sangat penting agar berbagai persoalan yang dihadapi Aceh bisa diselesaikan bersama,” katanya di hadapan peserta silaturahmi.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Mawardi Wali, Sofyan Mahdi, Daud Hasbi, dan Muzakkir Abdullah. Turut hadir pula jajaran unsur Forkopimda Aceh, pejabat pemerintah, serta pimpinan lembaga perbankan yang beroperasi di Aceh.
Sebagai penutup, Abuya Mawardi Wali menyampaikan tausiah yang menekankan pentingnya menjaga persatuan. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang sedang melanda Bumi Serambi Mekkah.