Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh mengalokasikan anggaran rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2025 sebesar Rp61,7 miliar. Dana tersebut mencakup 138 kegiatan operasional pimpinan daerah di tengah kebijakan pemotongan dana transfer pusat ke Provinsi Aceh senilai Rp317,4 miliar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh melalui Biro Umum Sekretariat Daerah telah menyusun usulan alokasi anggaran rumah tangga untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2025. Total pagu yang disiapkan mencapai Rp61,7 miliar untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional kepala daerah selama satu tahun mendatang.
Berdasarkan rincian dokumen anggaran, dana tersebut dialokasikan ke dalam 138 paket kegiatan yang berkaitan dengan operasional pimpinan daerah. Secara administratif, seluruh daftar anggaran tersebut telah melewati prosedur perencanaan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh guna mendukung kelancaran tugas-tugas protokoler dan kedinasan gubernur.
Alokasi dana sebesar Rp61,7 miliar tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi satu pos belanja, melainkan tersebar di berbagai kebutuhan logistik dan fasilitas. Berikut adalah beberapa rincian utama dalam draf anggaran tersebut:
Usulan anggaran rumah tangga ini menjadi perhatian di tengah kondisi fiskal Aceh yang sedang mengalami tekanan. Provinsi Aceh diketahui mengalami penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp317,4 miliar pada tahun anggaran 2025. Penurunan ini mencakup pengurangan pada Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di daerah tersebut.
Kondisi ini sebelumnya sempat memicu kekhawatiran dari pihak pemerintah daerah sendiri. Wakil Gubernur Aceh dalam beberapa kesempatan telah menyuarakan agar dana Otsus tidak dikurangi, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur desa, layanan kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan.
Dalam perspektif manajemen sektor publik, pengalokasian APBA berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan arah pembangunan dan pelayanan masyarakat. Meskipun secara hukum pengadaan fasilitas pejabat seperti kendaraan dinas dan biaya operasional rumah tangga adalah sah, besaran angka yang mencapai puluhan miliar rupiah ini memicu evaluasi terkait asas kepatutan anggaran.
Data menunjukkan bahwa Aceh masih menghadapi tantangan besar dalam menangani angka pengangguran dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, efektivitas belanja daerah kini diukur dari sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat luas dibandingkan dengan belanja fasilitas birokrasi.
Hingga saat ini, dokumen anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan. Publik menunggu tindak lanjut dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam mengawasi dan menyetujui postur APBA 2025 agar tetap selaras dengan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan rakyat Aceh di tengah keterbatasan fiskal daerah.