BANDA ACEH — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan tim teknis untuk menyurvei 13 pelabuhan perikanan di seluruh wilayah Aceh. Upaya ini merupakan langkah awal untuk mengatasi persoalan sedimentasi muara yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat pesisir di Serambi Mekkah.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Permana Yudiarso, menjelaskan bahwa tim tersebut akan bekerja selama tiga hari di lapangan. Survei ini bertujuan memvalidasi data teknis sebelum melakukan langkah pengerukan atau perbaikan infrastruktur muara.
“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan gubernur terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan,” ujar Permana saat bertemu Gubernur Aceh di Meuligoe Gubernur, Selasa (5/5/2026).
Sebanyak 13 lokasi yang disurvei merupakan titik prioritas yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Lokasi tersebut mencakup pelabuhan besar seperti Lampulo di Banda Aceh, hingga kawasan pesisir di Aceh Barat Daya dan Aceh Singkil.
Penanganan ini dianggap mendesak karena tumpukan sedimen di pintu masuk pelabuhan telah mengganggu alur pelayaran. Kondisi ini memaksa para nelayan menyesuaikan jadwal melaut dengan siklus pasang surut air laut yang tidak menentu.
Pemerintah Aceh sebelumnya telah mengajukan permohonan resmi kepada pusat agar persoalan ini segera ditangani. Sedimentasi yang dibiarkan tanpa pengerukan berkala dinilai bakal mematikan ekonomi sektor perikanan secara perlahan.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menekankan bahwa sektor kelautan merupakan urat nadi ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Aceh. Ia menyebut keberadaan muara yang fungsional adalah harga mati bagi kesejahteraan nelayan.
“Kita punya lebih dari 50 muara, dan sekitar 25 persen masyarakat bekerja di laut. Nelayan sekarang harus menunggu air pasang untuk bisa keluar,” kata Muzakir yang akrab disapa Mualem.
Menurutnya, ketergantungan masyarakat terhadap akses laut sangat tinggi. Jika akses muara terhambat, rantai pasok ikan ke pasar lokal maupun ekspor akan terganggu, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga pangan dan penurunan pendapatan nelayan.
Selain menghambat kapal, pendangkalan muara sungai di Aceh juga membawa risiko bencana hidrometeorologi. Saluran pembuangan air sungai ke laut yang menyempit akibat sedimen seringkali memicu luapan air saat curah hujan tinggi.
“Kalau muara dangkal, air bisa meluap ke permukiman. Ini jadi masalah ganda bagi masyarakat,” tegas Mualem.
Pemerintah Aceh berharap KKP tidak hanya fokus pada pengerukan pasir (sedimentasi), tetapi juga melihat persoalan abrasi pantai yang kian parah. Penanganan secara menyeluruh diharapkan mampu melindungi kawasan permukiman sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi maritim Aceh di masa depan.