SIGLI — Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli mengambil langkah berani dengan tetap menggratiskan layanan medis bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini berlaku meski saat ini Pemerintah Aceh telah memberlakukan pembatasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) berdasarkan basis data desil.
Direktur RSUD TCD Sigli, Faisal, menegaskan bahwa prioritas utama rumah sakit saat ini adalah memastikan akses kesehatan tidak terputus. Langkah ini menjadi solusi bagi warga yang masuk dalam kategori Desil 8 ke atas, yang menurut aturan terbaru tidak lagi ditanggung oleh pemerintah provinsi.
"Kami tetap melayani kesehatan semua kalangan masyarakat di tengah pembatasan layanan kesehatan gratis berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh," ujar Faisal di Pidie, Selasa (5/5/2026).
Manajemen RSUD TCD Sigli telah menyiapkan skema bantuan administrasi khusus bagi pasien yang terdampak kebijakan pembatasan tersebut. Faisal menjelaskan, petugas rumah sakit akan mendampingi warga dalam mengurus proses administrasi agar tetap terintegrasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional.
Jika ditemukan masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 8 ke atas, pihak rumah sakit akan membantu proses input data melalui aplikasi E-Dabu BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan agar status kepesertaan pasien tetap aktif dan biaya pengobatan dapat terakomodasi tanpa membebani kantong warga secara mandiri.
"Terkait administrasi, akan dibantu sepenuhnya oleh manajemen RSUD TCD Sigli. Jika ada masyarakat masuk Desil 8 ke atas, pihak rumah sakit akan membantu proses administrasi dan memasukkan data pasien melalui Aplikasi E-Dabu BPJS Kesehatan," kata Faisal menjelaskan mekanisme teknisnya.
Kebijakan internal RSUD TCD Sigli ini muncul sebagai jawaban atas polemik Peraturan Gubernur Aceh yang membatasi layanan JKA hanya untuk masyarakat hingga kategori Desil 7. Aturan tersebut sebelumnya memicu gelombang penolakan, baik dari kalangan anggota DPRA maupun masyarakat sipil, karena dianggap mencederai prinsip layanan kesehatan semesta di Serambi Mekkah.
Faisal mengakui bahwa keputusan untuk tetap melayani semua kategori desil memiliki risiko administratif bagi manajemen. Namun, ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat Pidie untuk mendapatkan pengobatan tetap menjadi pertimbangan tertinggi di atas prosedur birokrasi yang ada.
Selain melakukan penanganan di tingkat rumah sakit, pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan Aceh. Langkah ini bertujuan untuk menyisir warga miskin yang secara faktual membutuhkan bantuan namun belum terdaftar dalam program asuransi kesehatan pemerintah.
"Masyarakat Kabupaten Pidie yang membutuhkan layanan kesehatan tidak perlu khawatir, tidak ada pembatasan layanan kesehatan gratis berdasarkan desil. Kami tetap melayani seperti biasa," pungkasnya.