Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengonfirmasi penahanan 76 tersangka mafia pangan serta penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional di tengah krisis global. Di hadapan 100 perwakilan mahasiswa, Amran menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang menghambat distribusi alat dan sarana produksi pertanian.
Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menunjukkan taji dalam membersihkan ekosistem pangan dari praktik lancung. Dalam diskusi terbuka bersama 100 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa puluhan tersangka korupsi di sektor agraria kini telah diproses hukum. Langkah bersih-bersih ini diklaim sebagai fondasi utama menuju kemandirian pangan nasional.
Amran menekankan bahwa transparansi menjadi kunci dalam mengelola sektor pertanian. Ia tidak menampik adanya praktik korupsi yang selama ini menggerogoti hak petani. Hingga saat ini, pemerintah telah menyeret 76 orang ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam berbagai kasus di sektor pertanian.
"Sampaikan kepada seluruh anak bangsa, termasuk mahasiswa apa adanya. Kita buka apa adanya, tidak usah kita tutup-tutupi ada koruptor, kita penjarakan di sektor pertanian. Ada sudah 76 tersangka," ujar Amran di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan.
Ketegasan ini juga menyasar praktik penyelundupan bawang ilegal di Sumatera Utara yang dilaporkan oleh mahasiswa. Amran memastikan pelaku akan segera diproses hukum untuk memberikan efek jera. Menurutnya, pembiaran terhadap satu kejahatan sama saja dengan "beternak kejahatan" yang akan menghambat ambisi Indonesia menjadi negara superpower pangan.
Selain penegakan hukum, Kementan mencatat pencapaian krusial pada distribusi sarana produksi. Di saat harga pupuk dunia melambung akibat ketidakpastian global, Indonesia justru berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Amran mengklaim pencapaian ini sebagai peristiwa perdana sejak Indonesia merdeka.
Intervensi pemerintah tidak berhenti pada harga, tetapi juga menyentuh perbaikan infrastruktur irigasi dan distribusi traktor secara gratis. Amran menjelaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada keberpihakan terhadap rakyat kecil. Data menunjukkan bahwa stabilitas pangan dalam negeri tetap terjaga meski tekanan inflasi global terus membayangi.
Diskusi tersebut juga menjadi ajang serap aspirasi terkait kelangkaan pupuk subsidi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menanggapi laporan mahasiswa mengenai petani yang terpaksa beralih ke pupuk non-subsidi akibat ulah distributor nakal, Mentan langsung mengambil tindakan instan melalui sistem pemantauan daring.
"Dicabut, tadi sudah dicabut cuma 10 menit dicabut karena online. Dan itu diproses hukum, tidak boleh. Terima kasih mahasiswa, ini yang kita harapkan," tegasnya. Kecepatan respons ini didukung oleh integrasi data distribusi yang kini dapat dipantau secara langsung (real-time).
Pemerintah juga tengah menggodok program Koperasi Merah Putih untuk memperkuat posisi tawar petani di pasar. Melalui penguatan kelembagaan ini, diharapkan rantai distribusi pangan menjadi lebih pendek dan efisien. Fokus Kementan ke depan tetap pada eksekusi program berbasis data guna memastikan bantuan tepat sasaran dan bebas dari intervensi mafia.