BANDA ACEH — Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, memimpin apel gabungan jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Kota pada Senin (4/5/2026) ini dihadiri oleh jajaran pejabat utama, kepala OPD, camat, keuchik, hingga seluruh ASN di lingkungan Pemko Banda Aceh.
Dalam amanatnya, Afdhal memberikan apresiasi atas kerja kolektif jajaran pemerintah daerah yang berhasil menyukseskan berbagai agenda besar. Ia menyebut keberhasilan Banda Aceh menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional merupakan buah dari kolaborasi solid antarinstansi.
Afdhal mengungkapkan bahwa konsistensi dalam menjalankan tugas telah membuahkan pengakuan di tingkat nasional. Salah satu poin krusial yang disorot adalah keberhasilan Pemko Banda Aceh meraih penghargaan nasional di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya terkait akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti bahwa kerja kita sudah berada di jalur yang tepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Afdhal di hadapan peserta apel.
Meski mengantongi prestasi, ia mengingatkan para ASN agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, kepercayaan publik yang semakin tinggi harus dibarengi dengan tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga integritas serta performa kerja di lapangan.
Selain membahas capaian birokrasi, Wakil Wali Kota juga memberikan atensi khusus terhadap isu sosial yang sedang berkembang. Ia menyinggung kasus kekerasan terhadap anak yang sempat terjadi di salah satu fasilitas penitipan anak (daycare) di wilayah Banda Aceh.
Pemko Banda Aceh mengonfirmasi telah mengambil langkah cepat melalui pendampingan korban dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan fasilitas publik. Hal ini dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
“Tidak ada ruang bagi kekerasan terhadap anak di kota ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah,” tegas Afdhal.
Memasuki periode Mei 2026, Pemko Banda Aceh telah memetakan sejumlah agenda strategis yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Beberapa agenda utama tersebut meliputi:
Afdhal menekankan pentingnya kebijakan berbasis data melalui Program Desa Cantik agar pembangunan di Banda Aceh lebih tepat sasaran. Ia menutup amanatnya dengan mengajak seluruh pegawai untuk memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi warga.
“Mari kita jaga kepercayaan yang telah diberikan, dan kita buktikan melalui kerja nyata,” pungkasnya.