ACEH SINGKIL — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Aceh Singkil diwarnai dengan aksi penyampaian aspirasi oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Massa yang berkumpul di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Desa Pulosarok, mendesak pemerintah daerah segera membenahi karut-marut hubungan industrial di wilayah tersebut.
Isu utama yang mencuat dalam aksi ini adalah tidak berfungsinya Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Aceh Singkil. Lembaga yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja ini dinilai mati suri sehingga merugikan hak-hak buruh di lapangan.
"LKS Tripartit seharusnya menjadi wadah komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Namun kenyataannya tidak berfungsi. Dampaknya dirasakan oleh sekitar 20 ribu buruh," ungkap perwakilan buruh, Sudarto, dalam orasinya.
Sebagian besar buruh yang terdampak merupakan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Tanpa wadah komunikasi yang sah dan aktif, proses penyelesaian sengketa kerja, pembahasan upah, hingga pengawasan jaminan sosial menjadi tidak optimal.
Selain fungsi koordinasi yang macet, massa juga mempertanyakan transparansi birokrasi mengenai keberadaan fisik kantor lembaga tersebut. Sudarto menyebutkan bahwa para buruh bahkan tidak mengetahui di mana kantor LKS Tripartit berada. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengelola urusan ketenagakerjaan.
Aksi yang dipimpin Ketua SPSI Aceh Singkil Syafi’i Bancin bersama Sekretaris Raja Mauli ini dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Para pekerja datang menggunakan sepeda motor dan mobil bak terbuka dengan pengawalan dari aparat kepolisian setempat.
Meskipun membawa tuntutan yang cukup krusial, demonstrasi tetap berjalan tertib. Perwakilan massa diberikan ruang untuk menyampaikan orasi secara terbuka di dalam area kantor bupati guna memastikan aspirasi mereka sampai kepada para pengambil kebijakan di Aceh Singkil.