Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar menyatukan seluruh skema rekrutmen guru nasional hanya melalui satu pintu, yakni jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Usulan ini mencakup penghapusan klaster Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna mengakhiri ketidakpastian status dan diskriminasi tenaga pendidik. Perubahan kebijakan ini menyasar reformasi total tata kelola guru di bawah kendali pemerintah pusat.
Kabar penting bagi para pencari kerja di sektor pendidikan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi meminta pemerintah melakukan reformasi total terhadap sistem pengadaan tenaga pendidik di Indonesia. Fokus utamanya adalah menghentikan penggunaan skema multi-klaster yang selama ini dinilai membingungkan dan merugikan guru.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa kerumitan regulasi saat ini bermuara pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu. Aturan tersebut diminta untuk segera dicabut karena dianggap memicu tumpang tindih regulasi di lapangan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bagi calon pelamar untuk bersiap menghadapi perubahan peta rekrutmen nasional.
Lalu Hadrian Irfani menyebutkan bahwa sistem klaster guru yang ada saat ini justru menciptakan perlakuan diskriminatif. Ketidakpastian status menjadi beban psikologis bagi para pendidik. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berdampak langsung pada hak-hak finansial pekerja.
"Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem klaster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS," kata Lalu di Jakarta, Senin (4/5).
Persoalan kesejahteraan juga menjadi sorotan tajam. Banyak guru PPPK di berbagai wilayah dilaporkan mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Hal ini terjadi akibat birokrasi yang berbelit antara pusat dan daerah. Dengan menjadikan status guru sebagai CPNS secara terpusat, negara diharapkan dapat menjamin kepastian hak dan distribusi guru yang lebih merata hingga ke pelosok.
Jika usulan ini disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, maka peta persaingan rekrutmen guru akan berubah drastis. Para lulusan baru (fresh graduate) pendidikan maupun tenaga honorer yang selama ini mengincar posisi PPPK harus mulai menyiapkan diri untuk standar seleksi CPNS yang biasanya memiliki tahapan lebih ketat.
Negara ingin memastikan bahwa guru sebagai fondasi masa depan bangsa memiliki jaminan karier yang adil. "Guru adalah fondasi masa depan bangsa, sehingga negara harus hadir dengan sistem yang adil dan pasti," tegas Lalu.
Meskipun saat ini Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 masih berlaku, dorongan politik dari DPR ini biasanya akan diikuti dengan perubahan kebijakan teknis dalam waktu dekat. Calon peserta seleksi guru disarankan untuk memantau perkembangan regulasi terbaru melalui kanal resmi Kemendikbudristek dan BKN.
Fokuskan persiapan pada penguasaan kompetensi dasar dan bidang, karena standar CPNS menuntut kualifikasi yang lebih terintegrasi secara nasional. Pastikan seluruh dokumen kependidikan dan sertifikasi pendidik (Serdik) tetap valid untuk menghadapi skema satu jalur yang diusulkan ini.
Persiapkan diri Anda sebaik mungkin karena perubahan sistem rekrutmen ini bertujuan memberikan kepastian karier jangka panjang bagi seluruh tenaga pendidik di tanah air.