BANDA ACEH — Pemerintah Aceh memacu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang terdampak bencana di berbagai kabupaten/kota. Langkah strategis ini didukung alokasi anggaran mencapai Rp380,03 miliar untuk memulihkan produktivitas petani sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, menegaskan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga konstruksi fisik sedang dikebut. Program ini menyasar puluhan ribu hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga sedang akibat bencana alam yang melanda Aceh beberapa waktu lalu.
“Pemerintah Aceh fokus mempercepat seluruh tahapan, dari perencanaan hingga konstruksi, agar lahan terdampak bisa segera kembali produktif,” ujar Nasir, Sabtu (3/5/2026).
Untuk lahan sawah dengan kategori kerusakan ringan, pemerintah menjalankan program optimasi lahan (oplah) dengan total anggaran Rp155,65 miliar. Program ini mencakup luasan mencapai 27.071 hektare yang tersebar di 16 kabupaten/kota di seluruh Provinsi Aceh.
Hingga awal Mei 2026, tahap perencanaan yang melibatkan sejumlah perguruan tinggi telah merampungkan sekitar 12.205 hektare atau setara 45 persen dari target. Nasir menjelaskan, setelah fase perencanaan tuntas, pemerintah segera memulai pengerjaan fisik konstruksi dengan alokasi anggaran Rp124,52 miliar.
Selain infrastruktur, pemerintah menyiapkan dana Rp24,36 miliar khusus untuk proses pengolahan lahan. Langkah ini diambil agar petani tidak terbebani biaya awal saat ingin memulai kembali musim tanam setelah lahan mereka sempat terbengkalai akibat bencana.
Penanganan berbeda diterapkan pada lahan dengan tingkat kerusakan sedang yang mencakup area seluas 4.393 hektare di lima kabupaten. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp65,23 miliar untuk memulihkan kawasan pertanian ini agar bisa kembali digarap secara normal.
Proses rehabilitasi di sektor ini menunjukkan progres signifikan berkat kolaborasi antara kelompok tani setempat dengan personel TNI. Saat ini, pengerjaan fisik di lapangan telah mencapai 3.981 hektare, mendekati target akhir yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
Sinergi dengan unsur TNI dinilai efektif dalam mempercepat pembersihan lahan dari material sisa bencana serta perbaikan pematang sawah. Model kerja sama ini diharapkan menjadi pola baku dalam penanggulangan dampak bencana pada sektor pangan di masa depan.
Di sektor infrastruktur pendukung, Pemerintah Aceh menggenjot pembangunan 641 unit irigasi perpompaan di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98,07 miliar. Meski demikian, realisasi fisik di lapangan baru menyentuh angka 3,49 persen atau sekitar 70 unit yang mulai dikerjakan.
Keterlambatan pada sektor perpompaan ini dikompensasi oleh progres irigasi perpipaan yang sudah mencapai 24 persen dari total 149 unit di 13 kabupaten/kota. Proyek irigasi perpipaan ini menyerap anggaran sebesar Rp14 miliar dari total pagu yang disediakan.
Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan pembangunan 45 unit bangunan konservasi senilai Rp5,4 miliar. Untuk jaringan irigasi tersier, dari target 300 unit dengan anggaran Rp30 miliar, progres pengerjaan saat ini masih berada di angka 8 persen. Sementara itu, pembangunan 106 unit Jalan Usaha Tani (JUT) senilai Rp11,66 miliar juga masih dalam tahap awal pengerjaan.
Nasir menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, hingga aparat keamanan. Sinkronisasi data dan lapangan menjadi kunci agar anggaran ratusan miliar tersebut tepat sasaran dan tidak mengalami kendala administratif.
“Kami optimistis, dengan sinergi semua pihak, program ini bisa selesai tepat waktu sehingga lahan pertanian bisa kembali dimanfaatkan petani,” katanya.
Percepatan rehabilitasi ini diharapkan tidak sekadar memulihkan fisik lahan, tetapi juga meningkatkan angka produktivitas gabah di Aceh. Dengan pulihnya infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani, biaya produksi diharapkan bisa ditekan sehingga kesejahteraan petani di wilayah terdampak bencana berangsur membaik.