BANDA ACEH — Ketua Umum Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA), Tgk. Subki Muhammad Bintang, mendesak Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera mengeksekusi program pembangunan yang tertuang dalam visi "Aceh Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan". Desakan ini muncul karena kebijakan fiskal dan regulasi daerah dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar pelaku ekonomi akar rumput.
Subki menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan Gubernur Aceh saat ini diukur dari penanganan serius terhadap empat sektor kunci. Sektor tersebut meliputi pertanian-perkebunan, kelautan-perikanan, peternakan, serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut data PBA, keempat bidang ini menopang penghidupan lebih dari 70 persen penduduk di Bumi Serambi Mekkah.
"Hingga saat ini, alokasi anggaran dan kebijakan pendukung yang dijanjikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah belum dirasakan dampak nyatanya oleh kelompok pelaku usaha," ujar Subki dalam pernyataan persnya di Banda Aceh.
Pada sektor pertanian dan perkebunan, petani mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan pupuk bersubsidi dan benih unggul secara tepat waktu. Perbaikan jaringan irigasi yang rusak di sejumlah titik juga menjadi tuntutan utama. Pemerintah diminta hadir untuk menjamin stabilitas harga beli hasil panen agar petani tidak terus-menerus dirugikan oleh permainan harga pedagang perantara.
Kondisi serupa terjadi di sektor kelautan. Subki mendorong percepatan pembangunan fasilitas pelabuhan pendaratan ikan (PPI) yang representatif di berbagai wilayah pesisir Aceh. Selain bantuan alat tangkap ramah lingkungan, hilirisasi produk perikanan menjadi mendesak agar nelayan tidak hanya menjual tangkapan dalam bentuk mentah dengan harga murah.
Sektor peternakan Aceh juga memerlukan intervensi darurat, terutama terkait penyediaan vaksin hewan murah dan ketersediaan pakan. PBA menyarankan pembentukan tim penanganan wabah penyakit hewan yang lebih responsif. Langkah ini krusial untuk memulihkan populasi sapi dan kambing di Aceh yang dilaporkan terus mengalami tren penurunan.
Sementara itu, pelaku UMKM lokal masih terbentur masalah klasik berupa akses permodalan. Subki meminta gubernur menyediakan skema kredit berbunga rendah dan memperluas jaringan pemasaran produk kerajinan serta makanan olahan Aceh ke level nasional. Pelatihan keterampilan teknis juga harus ditingkatkan agar produk lokal mampu bersaing di pasar digital.
Tgk. Subki mengingatkan bahwa visi pembangunan daerah tidak akan terwujud jika hanya berhenti sebagai dokumen di atas kertas. Fokus anggaran pada APBA harus benar-benar dialokasikan untuk memperkuat daya beli dan produktivitas rakyat di sektor-sektor produktif tersebut.
“Gubernur harus bertindak nyata dengan memfokuskan anggaran dan kebijakan pada keempat sektor ini. Jika rakyat makmur dari sektor yang ditekuni sehari-hari, maka Aceh akan benar-benar maju dan bermartabat,” tegas Subki.
PBA juga meminta Pemerintah Provinsi Aceh melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam proses perencanaan dan pengawasan program di lapangan. Keterlibatan aktif unsur masyarakat sipil dianggap menjadi kunci agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan meminimalisir risiko penyimpangan anggaran di tingkat teknis.