BANDA ACEH — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh merumuskan empat arah strategis untuk mendorong transformasi pendidikan berbasis nilai dan kemandirian ekonomi di seluruh daerah. Langkah ini diambil guna menyelaraskan kualitas sumber daya manusia dengan kebijakan nasional tanpa meninggalkan akar budaya lokal.
Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) PWM Aceh, Iskandar Muda Hasibuan, menekankan pentingnya integrasi nilai keislaman dan kearifan lokal secara sistematis. Menurutnya, inovasi pendidikan di Aceh harus berpijak pada identitas daerah agar tidak sekadar mengikuti tren teknologi.
“Aceh tidak kekurangan nilai. Justru yang diperlukan adalah bagaimana nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal itu diintegrasikan secara sistematis dalam praktik pendidikan,” ujar Iskandar, Minggu (3/5).
Transformasi ini mencakup empat poin utama yang menjadi peta jalan lembaga pendidikan Muhammadiyah di Aceh. Pertama, penguatan identitas pendidikan berbasis nilai keislaman dan budaya Aceh sebagai fondasi karakter siswa. Kedua, percepatan transformasi digital yang berfokus pada perubahan metode pembelajaran kreatif.
Ketiga, pengembangan kemandirian ekonomi satuan pendidikan melalui model kewirausahaan. PWM Aceh menilai pemberdayaan potensi lokal sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan lembaga. Keempat, penguatan tata kelola pendidikan yang akuntabel dengan memanfaatkan basis data dalam pengambilan kebijakan.
Iskandar menilai otonomi pendidikan memberikan ruang inovasi yang luas bagi daerah. Namun, ruang tersebut harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia dan manajemen yang kuat.
“Jangan sampai otonomi yang diberikan tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya. Di sinilah pentingnya penguatan manajemen dan kualitas pendidik,” katanya.
Muhammadiyah Aceh kini memfokuskan perubahan pada pola pikir pendidik dalam menghadapi era digital. Transformasi digital tidak lagi dipandang sebatas penggunaan perangkat keras, melainkan bagaimana teknologi mampu mengubah metode pengajaran menjadi lebih adaptif bagi generasi muda.
Sistem manajemen sekolah juga diarahkan pada transparansi data. Iskandar menyebutkan bahwa data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan pendidikan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional yang menekankan literasi dan kompetensi abad ke-21.
“Kontribusi organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah diperlukan untuk memperkuat ekosistem pendidikan, terutama dalam hal inovasi dan penguatan karakter,” tuturnya.
Keberhasilan agenda transformasi ini diklaim tidak bisa bergantung pada satu institusi saja. Iskandar menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi profesi menjadi kunci utama perubahan yang berdampak luas.
“Pendidikan adalah kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi harus berjalan seiring agar perubahan yang diharapkan benar-benar berdampak,” ujar Iskandar.
Visi besar ini diharapkan mampu membawa Aceh sebagai rujukan nasional dalam pengembangan pendidikan berbasis nilai. Dengan jaringan lembaga pendidikan yang luas, Muhammadiyah optimistis sistem pendidikan di Aceh akan lebih kompetitif di tingkat global namun tetap memiliki akar identitas daerah yang kuat.