RAPBK Banda Aceh 2027 Ditetapkan Rp 1,36 Triliun, Illiza Prioritaskan Drainase hingga Ruang Publik

Penulis: Yasir  •  Kamis, 12 November 2026 | 10:46:31 WIB
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menyerahkan RAPBK 2027 dalam Sidang Paripurna DPRK Banda Aceh.

BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPRK Banda Aceh. Pendapatan daerah direncanakan Rp 1.351.204.741.633 atau sekitar Rp 1,35 triliun, sementara belanja daerah Rp 1.366.204.741.633 atau sekitar Rp 1,36 triliun.

Angka pendapatan itu turun Rp 82.646.246.505 atau 5,76 persen dibanding KUA-PPAS 2027. Belanja juga turun Rp 74.846.246.505 atau 5,19 persen dari dokumen yang sama.

Ke Mana Rp 1,36 Triliun Belanja Daerah Diarahkan

Belanja operasi menyerap porsi terbesar, yakni Rp 1.172.581.689.764. Sisanya belanja modal Rp 100.544.255.025, belanja tidak terduga Rp 1 miliar, dan belanja transfer Rp 92.078.796.844.

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp 450.212.742.319. Pendapatan transfer Rp 884.730.509.034, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 16.261.490.280 berasal dari dana kapitasi JKN pada FKTP.

Prioritas belanja menyentuh fasilitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan jalan dan drainase, pengendalian banjir, sanitasi, persampahan, pasar, pedestrian, serta ruang publik.

Illiza: Layanan yang Diterima Warga Jadi Ukuran

Illiza menyebut arah kebijakan itu bagian dari upaya membangun Banda Aceh yang lebih maju, islami, inklusif, dan berkelanjutan.

"Pembangunan Banda Aceh tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik semata, tetapi pada peningkatan kualitas layanan yang diterima masyarakat," kata Illiza dalam penyampaian penjelasan RAPBK 2027.

Penyusunan RAPBK 2027 mengacu pada RPJMD 2025–2029 yang dijabarkan lewat RKPD 2027, serta KUA dan PPAS 2027 yang telah dibahas bersama DPRK.

Penyesuaian Postur Anggaran demi Kehati-hatian Fiskal

Pemko dan DPRK menyesuaikan postur anggaran berdasarkan informasi rancangan alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027. Informasi itu diterima melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI pada 29 September 2026.

Menurut Illiza, penyesuaian diperlukan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian fiskal dan menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan transfer pusat kian menekankan kinerja, efektivitas belanja, dan dukungan terhadap prioritas nasional.

Pengelolaan anggaran bertumpu pada tiga pilar: optimalisasi pendapatan daerah, belanja yang efektif dan produktif, serta pembiayaan yang terukur dan akuntabel.

Pemko akan mengoptimalkan PAD lewat perbaikan administrasi perpajakan dan retribusi daerah, pengelolaan aset, serta inovasi dan digitalisasi pelayanan. Upaya itu tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat.

Pendidikan 20 Persen dan Dana Gampong 10 Persen

Belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan tetap diprioritaskan. Alokasi fungsi pendidikan minimal 20 persen dari belanja daerah, sedangkan anggaran kesehatan dijaga optimal.

Pemko juga mengalokasikan Dana Gampong sebesar 10 persen yang diperhitungkan dari Dana Transfer Umum sesuai formulasi yang ditentukan. Anggaran itu mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Illiza berharap alokasi Dana Gampong dimanfaatkan optimal oleh pemerintah gampong, terutama di tengah penurunan alokasi Dana Desa yang disebutnya sangat signifikan.

RAPBK 2027 selanjutnya dibahas bersama DPRK Banda Aceh. Illiza berharap seluruh tahapan berjalan lancar, konstruktif, dan tepat waktu sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang akuntabel serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan kota.

Reporter: Yasir
Sumber: pintoe.co This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top