Gubernur Aceh Mualem Temui Prabowo dan Yusril, Polemik Bendera Bulan Bintang Masih Cari Kepastian Hukum

Penulis: Yasir  •  Selasa, 10 November 2026 | 10:46:01 WIB
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas polemik bendera Bulan Bintang.

BANDA ACEH — Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, bersama Wakil Gubernur Fadhlullah menyambangi sejumlah pejabat pemerintah pusat di Jakarta pada Senin, 2 November 2026. Agenda bendera Bulan Bintang masuk dalam pembicaraan, berdampingan dengan kelanjutan dana otonomi khusus dan status Lapangan Blang Padang.

Dua hari berselang, Mualem menemui Presiden Prabowo Subianto. Persoalan bendera kembali dibawa ke meja presiden. Rangkaian pertemuan itu membuka peluang politik yang sebelumnya sulit diwujudkan, meski belum bisa disebut sebagai penyelesaian.

Mengapa Bendera Bulan Bintang Terus Diperdebatkan

Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 mengakui hak Aceh memakai simbol daerah, termasuk bendera, lambang, dan himne. Kesepakatan itu mendapat landasan hukum lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 246 dan 247 UUPA memberi ruang bagi Aceh menetapkan bendera serta lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususannya. Pada 2013, kewenangan itu diwujudkan melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Persoalan muncul ketika desain Bulan Bintang dinilai pemerintah pusat menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang melarang simbol yang punya persamaan dengan organisasi terlarang atau gerakan separatis.

Hamid Awaluddin: Simbol GAM Tak Boleh Dipakai Lagi

Menteri Hukum dan HAM periode 2004–2007, Hamid Awaluddin, angkat bicara dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Badan Legislasi DPR RI terkait

Reporter: Yasir
Sumber: dialeksis.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top