SINGKIL — Rapat pembahasan laporan antara studi kelayakan dan masterplan kawasan perkantoran terpadu dihadiri Asisten I Junaidi, Plt Kadis PUPR Ali Karya, sejumlah kepala SKPK, Camat Singkil, dan tim konsultan. Lokasi yang dikaji mengacu pada Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2021 tentang areal eks HGU PT Nafasindo.
Selama ini kantor pemerintahan Aceh Singkil tersebar di Kecamatan Singkil dan Singkil Utara. Kondisi itu disebut menjadi salah satu alasan utama perlunya pemusatan kawasan perkantoran dalam satu lokasi.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Pj Sekda, kawasan perkantoran terpadu disebut sebagai kebutuhan strategis. Tujuannya meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus memudahkan akses pelayanan publik bagi warga.
Masterplan yang disusun mengusung konsep kawasan modern. Di dalamnya bakal diintegrasikan Kantor Bupati, DPRK, dan kantor SKPK, dilengkapi danau, taman, serta fasilitas perdagangan, pendidikan, olahraga, perumahan, dan pusat kebudayaan.
Perencana kawasan diminta tidak meninggalkan jati diri daerah. Unsur arsitektur rumah adat Sapo Belen Sinanggel, motif tenun khas Singkil, dan lima warna adat akan diangkat sebagai identitas kawasan.
"Kita ingin membangun kawasan pemerintahan yang modern tanpa kehilangan jati diri daerah, dengan mengangkat arsitektur rumah adat Sapo Belen Sinanggel, motif tenun khas Singkil, dan lima warna adat sebagai identitas kawasan," demikian disampaikan Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Bupati mengingatkan sejumlah persoalan yang belum tuntas. Kondisi tanah gambut dan potensi banjir menjadi catatan teknis, sementara kepastian status lahan dan kesesuaian tata ruang masih perlu dipastikan.
Kebutuhan investasi juga menjadi pertimbangan tersendiri. Hasil kajian menyimpulkan kawasan layak dikembangkan, tetapi dengan syarat seluruh aspek teknis, hukum, lingkungan, dan pembiayaan harus dipastikan lebih dulu sebelum pembangunan dilakukan secara bertahap.
Seluruh SKPK diminta memastikan akurasi data kelembagaan dan kebutuhan ruang kantor. Selain itu, mereka harus menyiapkan kesesuaian tata ruang, kepastian hukum lahan, strategi pembiayaan, serta mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan.
Tim konsultan diminta mengakomodasi seluruh masukan dari perangkat daerah. Camat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan turut mengawal proses perencanaan agar tidak melenceng dari kebutuhan warga.
"Ini bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi ikhtiar menyiapkan pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih mudah, dan fondasi pembangunan bagi generasi mendatang," tegas Bupati.
Menutup rapat, Pj Sekda H. Edy Widodo menyampaikan optimisme bahwa kawasan perkantoran terpadu dapat diwujudkan secara bertahap. Ia menyebutnya sebagai tonggak kemajuan dan warisan pembangunan bagi Aceh Singkil, dengan catatan perencanaan matang, sinergi, dan komitmen bersama seluruh pihak.