BANDA ACEH — Verifikasi lapangan PUG 2025 menjadi pintu masuk bagi Pemerintah Aceh menilai ulang seluruh tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi program. Taufik menempatkan evaluasi sebagai alat koreksi, bukan sekadar seremonial tahunan.
Dalam sambutannya, Taufik menyatakan komitmen pemerintah daerah memastikan pembangunan memberi kesempatan setara bagi laki-laki dan perempuan. Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan peserta verifikasi di Ruang Potensi Daerah I Sekretariat Daerah Aceh, Senin (26/10/2026).
“Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan pembangunan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan,” ujar Taufik.
Taufik menekankan perspektif gender harus masuk ke setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bergerak aktif memastikan kebijakan dan program menjawab kebutuhan masyarakat secara merata.
Permintaan itu menyasar langsung ke SKPA sebagai pelaksana anggaran. Tanpa keterlibatan mereka, kata Taufik, kebijakan responsif gender berhenti di tingkat dokumen.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh pada 2025 mencapai 93,11. Angka itu naik 0,47 poin dari tahun sebelumnya dan melampaui rata-rata nasional sebesar 92,69.
Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan yang setara dan berkeadilan. Kenaikan 0,47 poin menunjukkan perbaikan berjalan, meski ruang penajaman kebijakan masih terbuka.
Melalui verifikasi lapangan, Pemerintah Aceh berharap hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi bahan perbaikan dalam memperkuat pelaksanaan PUG. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan diharapkan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Verifikasi lapangan tahun ini menempatkan SKPA sebagai titik uji utama. Rekomendasi yang keluar dari forum tersebut akan menentukan arah penguatan PUG pada periode berikutnya.