ACEH — Rasio penerimaan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto baru menyentuh 12 persen, jauh di bawah Kamboja 18 persen dan Vietnam 23 persen. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menargetkan angka itu naik ke 18 persen dalam dua hingga tiga tahun, dengan syarat ada kemauan politik yang selama ini dinilainya absen.
Hashim menyampaikan perbandingan tersebut dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10). Forum itu turut dihadiri Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Menurut Hashim, capaian Indonesia tertinggal jauh dari dua negara tetangga yang basis ekonominya lebih kecil.
"Saat ini, rasio penerimaan Kamboja sudah mencapai 18 persen. Sementara itu, Vietnam memiliki rasio penerimaan sebesar 23 persen," ujar Hashim.
Hashim menyoroti pengalaman Kamboja yang berhasil menggandakan rasio penerimaannya dari 9 persen menjadi 18 persen dalam sepuluh tahun. Adik Presiden Prabowo Subianto itu menilai lompatan tersebut tidak lahir dari keajaiban ekonomi, melainkan dari kemauan politik yang konsisten.
Pandangan serupa, kata Hashim, juga dipegang Prabowo. Keduanya melihat rendahnya penerimaan negara selama ini bersumber dari dua hal: tidak adanya kemauan politik dan kuatnya resistensi birokrasi terhadap reformasi perpajakan maupun tata kelola anggaran.
"Inilah salah satu hal yang membuat kami sangat frustrasi. Mengapa? Karena tujuan Presiden Prabowo adalah membawa rasio penerimaan negara Indonesia mencapai level Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Kami ingin mencapai 18 persen," ujar Hashim.
Hashim mengutip pandangan Bank Dunia yang menilai tidak ada alasan struktural bagi Indonesia untuk tertinggal dari Kamboja. Ia menegaskan perbedaan capaian keduanya bukan soal kualitas sumber daya manusia, melainkan soal eksekusi kebijakan.
"Kita tidak lebih rendah secara rasial dibandingkan masyarakat Kamboja dan mereka juga tidak lebih unggul secara rasial dibandingkan kita. Kita seharusnya mampu melakukannya. Ini masalah kemauan politik," ujar Hashim.
Jika target 18 persen terealisasi, Hashim memproyeksikan tahap berikutnya adalah mengejar level Vietnam di 23 persen. Ia mengakui target itu butuh waktu realisasi sangat panjang dan tidak bisa dicapai dalam satu siklus pemerintahan.
Rasio penerimaan yang rendah membatasi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai infrastruktur, subsidi, dan program prioritas tanpa menambah utang. Bagi pelaku pasar, arah reformasi penerimaan menentukan tiga hal: beban pajak korporasi ke depan, stabilitas rating utang Indonesia, dan kecepatan realisasi belanja negara yang selama ini jadi penopang pertumbuhan.
Pernyataan Hashim juga menyiratkan dorongan agar pemasukan negara naik tanpa harus selalu menaikkan tarif pajak. Opsi yang biasanya dibahas mencakup perluasan basis pajak, penajaman kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya alam.
Sejauh mana target 18 persen itu masuk ke dokumen perencanaan resmi masih belum jelas. Hashim berbicara dalam kapasitasnya sebagai utusan khusus, bukan sebagai pejabat di Kementerian Keuangan yang memegang kendali kebijakan fiskal.