ACEH — Bank Indonesia (BI) memastikan arah kebijakan moneter ke depan bertumpu pada bauran kebijakan yang komprehensif. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyatakan, instrumen yang disiapkan mencakup pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar, kebijakan makroprudensial, hingga penguatan sistem pembayaran.
"Stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan menjadi fondasi penting untuk mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat pertumbuhan dunia usaha," kata Filianingsih dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Pernyataan tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) yang berlangsung di Amerika Serikat pada 31 Agustus-1 September 2026. Delegasi Indonesia dipimpin Filianingsih bersama Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung. Forum yang turut dihadiri Belanda, Singapura, Swiss, Qatar, dan Uni Emirat Arab ini membahas penguatan pertumbuhan ekonomi global.
Indonesia mengusung tiga perhatian utama dalam desain kebijakan moneter di forum tersebut. Pertama, menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkar melalui asesmen komprehensif dan berorientasi ke depan. Kedua, kerangka kebijakan moneter harus beradaptasi dengan integrasi sistem keuangan global dan percepatan digitalisasi. Ketiga, komunikasi kebijakan yang jelas dan kredibel menjadi kunci menjaga kepercayaan pelaku pasar.
Kekhawatiran BI beralasan. G20 mencatat sejumlah risiko yang masih membayangi, mulai dari ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok, fluktuasi harga energi yang berpotensi memicu inflasi, hingga tingginya utang dan volatilitas pasar keuangan. Negara anggota pun sepakat mendorong sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang terkalibrasi untuk meredam risiko tersebut.
Dinamika eksternal ini menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas domestik. Suku bunga acuan (BI-Rate) masih dipertahankan di level 5,75%—keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 18-19 Agustus 2026. Sebagai instrumen pendukung, Deposit Facility berada di level 4,75% dan Lending Facility di 6,50%.
Pembahasan forum G20 tidak hanya berputar pada kebijakan moneter konvensional. Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) turut menjadi sorotan utama. Para delegasi menilai investasi AI berpotensi besar mendongkrak produktivitas dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Namun, teknologi ini juga memunculkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan dan keamanan siber.
"Penggunaan AI memang meningkatkan efisiensi, tetapi infrastruktur digital dan sistem keuangan perlu dipastikan mampu menghadapi risiko baru," demikian inti kekhawatiran yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Agenda lain yang turut dibahas mencakup literasi keuangan, penanganan kasus penipuan (fraud) dan scam transaksi keuangan, isu utang global, hingga kolaborasi dengan sektor swasta.
Ke depan, seluruh instrumen kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan kepastian bagi investor. BI menilai, ketidakpastian global adalah keniscayaan, namun stabilitas di dalam negeri adalah pilihan yang harus dijaga konsistensinya. Dengan inflasi IHK yang masih terkendali di angka 3,19% pada Agustus 2026, ruang bagi pengambil kebijakan untuk bernapas masih terbuka—meski tetap harus waspada terhadap tekanan eksternal yang datang silih berganti.